PPH

PPh Pemotongan dan Pemungutan
Pada Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009 terdapat beberapa perubahan dalam hal Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang.
Perubahan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 adalah mengenai:
• Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
– Saat Terutang Tarif bagi Wajib Pajak ber-NPWP
– Tarif bagi Wajib Pajak tidak ber-NPWP

Pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP tujuannya untuk mendorong Wajib Pajak tersebut mendaftar dan memperoleh NPWP
Tarif Pemotongan/Pemungutan :
– Untuk PPh Pasal 21, tarif lebih tinggi 20% untuk karyawan yang tidak mempunyai NPWP
– Untuk PPh Pasal 22 dan Pasal 23, tarif lebih tinggi 100% untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP
• Saat Terutang
Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan.
Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:
• Saat dibayarkan;
• Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
• Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.
Selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapan saat terutang PPh Pasal 23/26, dimana menurut Undang-undang PPh yang berlaku sekarang PPh Pasal 23/26 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakah dilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagain Wajib Pajak memotong PPh Pasal 23/26 pada saat adanya pembayaran.
• Perluasan Objek PPh Pasal 22
WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.
Perluasan Objek PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya PPh yang berlum dibayar karena pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar
• Perubahan tarif PPh Pasal 23
Tujuan dari perubahan tarif PPh Pasal 23 adalah untuk memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%. Selama ini pengenaan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan banyak tarif yang menyebabkan pemotongan PPh Pasal 23 rumit sehingga dengan adanya tarif menjadi tarif tunggal PPh Pasal 23 menjadi lebih sederhana.
• Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26
Perluasan objek baru:
Keuntungan karena pembebasan utang
Penegasan:
Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
Dengan adanya perluasan objek PPh Pasal 26 maka Keuntungan karena pembebasan utang yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan. Ketentuan baru tersebut juga menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.

2.2 PPh Pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Pemotong pph pasal 21 :
a. pemberi kerja yang teridiri dari orang pribadi dan badan.
b. bendahara pemerintah pusat atau daerah.
c. dana pensiun atau badan lain seperti jamsostek, pt taspen, pt asabri.
d. perusahaan dan bentuk usaha tetap.
e. Yayasan lembaga kepanitian asosiasi dan oraginasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan menteri keuangan.
f. penyelenggara kegiatan

penerima penghasilan yang dipotong :
a. pegawai tetap
b. pegawai tenaga lepas.
c. penerima pensiun
d. mantan pegawai
e. penerima honorarium
f. penerima upah
g. tenaga ahli
h. penerima penghasilan yang tidak dipotong pph.

Penghasilan yang dipotong pph :
a. penghasilan yang diterima atau dihasilkan pegawai atau penerima pensiun baik secara teratur maupun tidak teratur.
b. upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
c. uang pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon, tunjangan-tunjangan dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
d. honorarium dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh warajib pajak dalam negeri.
Tidak termasuk penghasilan yang tidak dipotong :
a. pembayaran asuransi
b. iuran pensiun
c. zakat yang diterima oleh orang pribadi

2.3 PPh Pasal 22
Pajak penghasilan pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh :
a. bendahara pemerintah pusat atau daerah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
b. badan-badan tertentu baik pemerinntah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatatan usaha di bidang lain.
Pemungut dan objek pph pasal 22 :
1. Bank devisa dan direktorat jendral bea dan cukai, atas impor barang.
2. Direktorat jendral anggaran, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan penbayaran atas pembayarn barang.
3. BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang berasal dari APBN atau APBD kecuali Bank Indonesia, perusahaan pengelola aset, bulok, pt telkom, PLN, pt Garuda Indonesia, pt Indosat, pt Krakatau steel, pertamina dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun Non-APBN.
4. Badan usaha yang bergerk dalam industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri automatif.
5. produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas.
6. Industri danneksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunana, pertanian, dan perikanan.

Pengecualian pemungutan pph pasal 22 :
a. impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perubdanfan tidak terutang pph dinyatakan dengan surat keterangan bebas.
b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau ppn

2.4 PPh Pasal 23
Pajak penghasilan (Pph) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pph Pasal 21.
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23:
Pemotong Pph Pasal 23 :
• Badan Pemerintah
• Subyek Pajak Dalam Negeri
• Penyelenggaraan Kegiatan
• Bentuk Usaha Tetap
• Perwakilan Perusahaan Negeri lainnya
• Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
Penerima Penghasilan yang Dipotong Pph Pasal 23:
• Wajib Pajak Dalam Negeri
• Bentuk Usaha Tetap
Tarif dan Obyek Pph Pasal 23 :
1. 15% dari jumlah bruto atas:
a. Deviden, Bunga, dan Royalti
b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pph Pasal 21
2. 15% dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 setiap bulan.
3. 15% dari perkiraan peghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
a. 15% x 10% dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis.
b. 15% x 30% dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewwa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dan sewa tanah dan bangunan).
4. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa. Tarif perkiraan penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah:
a. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa teknik dan jasa menajemen dan jasa konsultan.
b. 15% x 30% dari jumlah bruto jas penilai

2.5 PPh Pasal 26
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
Pemotong PPh Pasal 26
– Badan Pemerintah
– Subjek Pajak dalam negeri
– Penyelenggara Kegiatan;
– BUT
– Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26
1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
• Dividen
• bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
• royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
• hadiah dan penghargaan
• pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
• penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
• premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
3. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: