Archive for April, 2011

Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia

04/19/2011

Setiap orang atau keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Makin tinggi pendapatan, makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, makin sedikit pendapatan, makin berkurang jumlah barang yang dikonsumsi. Bila konsumsi ingin ditingkatkan sedangkan pendapatan tetap, terpaksa tabungan digunakan akibatnya tabungan berkurang.
Demikian pula kemampuan untuk investasi, bila tingkat bunga tinggi masyarakat terdorong untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi. Sebaliknya, bila tingkat bunga rendah orang lebih cenderung menaikkan konsumsi.
1. Variabel – Variabel Ekonomi Makro
Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan..
Hubungan yang dipelajari adalah hubungan secara kausal dan fungsional antara variabel – variabel yang agregatif. Adapun variabel – variabel yang dimaksud adalah :
a. Tingkat pendapatan nasional.
b. Konsumsi Rumah Tangga.
c. Investasi nasional (swasta/pemerintah).
d. Tingkat tabungan.
e. Belanja Pemerintah.
f. Tingkat Harga – harga umum.
g. Jumlah uang yang beredar (Inflasi).
h. Tingkat bunga.
i. Kesempatan Kerja.
j. APBN.
k. Neraca Pembayaran (Eksport dam Import)

2
2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KONSUMSI
Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga ( masyarakat ) adalah :
a) Faktor – Faktor Ekonomi
Yang termasuk ke dalam faktor – faktor ekonomi adalah :
- Pendapatan Rumah Tangga ( Household Income )
Biasanya , makin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat konsumsinya pun semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk membeli beraneka ragam kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar.
- Kekayaan Rumah Tangga ( Household Wealth )
Yang termasuk kedalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil ( misalnya rumah, tanah, dan mobil ) dan finansial ( deposito berjangka, saham, dan surat – surat berharga ). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposabel.
- Tingkat Bunga ( Interest Rate )
Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi maka biaya ekonomi ( opportunity cost ) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal.
- Perkiraan tentang Masa Depan ( Household Expectation About The Future )
Jika masyarakat memperkirakan masa depannya makin baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi, sehingga pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Begitupun sebaliknya, jika masyarakat memperkirakan masa depannya makin jelek, mereka cenderung mengambil ancang – ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi.
b) Faktor Demografi ( kependudukan )
Yang termasuk ke dalam faktor – faktor demografi ( Kependudukan ) adalah :
- Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata – rata per orang atau per keluarga relatif rendah. 3

Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.
- Komposisi Penduduk
Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi, diantaranya:
- Usia ( Produktif dan tidak produktif )
Makin banyak penduduk usia kerja atau usia produktif ( 15 – 64 tahun ), maka makin besar tingkat konsumsinya.
Terutama bila sebagian besar dari mereka mendapat kesempatan kerja yang tinngi dengan upah yang wajar atau baik. sebab makin banyak penduduk yang bekerja maka penghasilannya juga makin besar.
- Pendidikan ( rendah, menengah, tinggi ).
Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka tingkat konsumsinya pun semakin tinggi. Sebab pada saat seseorang pendidikannya semakin tinggi, mereka tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan makan dan minum melainkan juga memenuhi kebutuhan informasi, pergaulan masyarakat yang lebih baik, serta kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya ( eksistensinya ). Dan seringkali biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini jauh lebih besar dari pada biaya pemenuhan kebutuhan untuk makan dan minum.
c) Faktor Non Ekonomi
Faktor – faktor non ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat, seperti perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat (tipe ideal ). Contoh yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisonal ke pasar swalayan.

4
3. INFLASI
Pengertian Inflasi menurut beberapa ahli :
Menurut A.P. Lehnerinflasi, Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan.
Ackley memberi pengertian inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).
Menurut Boediono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.
Inflasi dapat di artikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.
Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
Walaupun analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi terhadap inflasi sejak tahun 1970-an dapat dibedakan menjadi dua kelompok aliran, yakni Keynesian dan Monetaris namun dalam beberapa literatur disebutkan versi yang berbeda, dimana aliran inflasi dibagi menjadi, Klasik, Keynesian, Moneterisme, dan Ekspektasi.
1. Teori Inflasi Klasik
Teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut Klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit. 5
Pendapat Klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut :
Inflasi = f(jumlah uang beredar, kredit)
2. Teori Inflasi Keynes
Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat full employment. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi.
Analisa Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep inflationary gap. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Dengan demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :
Inflasi = f(jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi)
3. Teori Inflasi Moneterisme
Teori ini berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. Sehingga teori inflasi menurut Moneterisme dapat dinotasikan sebagai berikut :
Inflasi = f(kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif)
4. Teori Ekspektasi
Menurut Dornbusch, bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah ramalan optimal mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang ada.
6
Pengertian rasional adalah suatu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan berdasarkan informasi yang ada. Artinya secara sederhana teori ekspektasi dapat dinotasikan menjadi :
Inflasi = f(ekspektasi adaftif,ekspektasi rasional)

B. JENIS INFLASI
1. Menurut Penyebab Awal Inflasi
a. Demand-Pull Inflation
Yaitu Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat (sering disebut dengan inflasi murni).
b. Cost-Push Inflation
Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (agregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.
c. Inflasi Permintaan dan Penawaran
Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan barang mengalami kekurangan.
2. Berdasarkan Asal Inflasi
a. Domestik Inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri.
Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus menerus di atas dengan mencetak uang. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.
b. Imported Inflation atau inflasi yang tertular dari luar negeri.
Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.
7
3. Menurut Tingkat Keparahan Atau Laju Inflasi, Meliputi:
a. Inflasi ringan ( 100%)
C. PENGUKURAN INFLASI
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
1. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
2. Indeks Biaya Hidup atau Cost-Of-Living Index (COLI).
3. Indeks Harga Produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
4. Indeks Harga Komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
5. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

8
PEMBAHASAN

1. PENGARUH INFLASI TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT
Inflasi adalah salah satu variabel makro yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia. Semua pihak ( pemerintah, produsen, perbankan dan masyarakat ) terkena pengaruh yang sama akibat kenaikan inflasi yang pada akhirnya akan menurunkan konsumsi masyarakat.
Bagi produsen, pengaruh inflasi yang terus menerus dapat menyebabkan naiknya biaya produksi dalam negeri yang pada akhirnya akan merugikan produsen karena tidak dapat bersaing dengan barang – barang impor. Pada saat inflasi, produsen bisa saja menghentikan produksinya untuk sementara waktu dan melanjutkan kembali produksinya pada saat kondisi telah membaik. Namun pada saat produsen tidak dapat mengikuti laju inflasi yang terus menaik setiap tahunnya ( laju inflasi tertinggi selama 3 tahun terakhir terjadi pada September 2008 yakni sebesar 12,14% ) maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian besar dan akhirnya menutup perusahaan ( biasanya terjadi pada pengusaha kecil ).
Industri – industri yang terkena dampak paling besar akibat inflasi adalah industri non bahan pokon seperti industri properti, industri hiburan, rekreasi dan barang mewah .
Bila Inflasi terus meninggi kemudian perusahaan tersebut ditutup, maka akan hadir beribu – ribu masyarakat berstatus pengangguran baru tanpa penghasilan yang secara tidak langsung turut pula menyumbang angka kemiskinan yang lebih besar lagi. Dengan kondisi harga yang terus melambung tanpa ada pendapatan maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan dengan semestinya dikarenakan daya beli mereka turun. Masyarakat hanya akan mengusahakan agar kebutuhan pangan sebagai prioritas utama dalam belanja rumah tangga dapat terprnuhi. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikkan harga antara lain adalah bahan bakar rumah tangga, ikan segar, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam
ras, ikan diawetkan, tempe, beras, nasi dengan lauk dan banyak lagi termasuk
minyak goreng. Sedangkan kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak masuk dalam prioritas.
Untuk mencegah tutupnya perusahaan, maka produsen bekerja sama dengan bank. Dengan harapan mendapatkan pinjaman dana yang akan digunakan untuk melancarkan dan mengembangkan produksinya. Namun bagaimana bank bisa memutar kembali uangnya jika masyarakatnya tidak mau menabung dikarenakan daya beli mereka rendah.
Dan akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka campur tangan pemerintah sangat di perlukan demi menstabilkan kondisi perekonomian dengan kebijakan – kebijakannya yang dapat di tempuh untuk mengurangi tingkat inflasi dan menaikkan daya beli masyarakat, dengan begitu masyarakat akan mulai kembali menabung di bank dan produsen tetap dapat memproduksi barang – barang ( mungkin sampai ke luar negeri ) dengan pinjaman yang didapat dari bank.
2. DAMPAK – DAMPAK INFLASI
Dampak – dampak yang ditimbulkan akibat inflasi memepengaruhi masyarakat adalah :
a) Masyarakat yang berpenghasilan tetap
Inflasi sangat merugikan bagi masyarakat berpenghasilan tetap karena harga – harga barang melambung tinggi sedangakan gaji mereka tidak naik. Maka inflasi menyebabkan pendapatan riil seseorang terlihat rendah, karena dengan gaji yang diterima barang atau jasa yang mereka peroleh lebih sedikit dibandingkan sebelum terjadinya inflasi.
b) Masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap
Inflasi tidak akan berpengaruh banyak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap karena pendapatan mereka didasarkan pada keuntungan yang didapat dan mereka bisa meminta upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. Contohnya : pengacara, pengusaha, buruh, dan lain sebagainya.
c) Dunia Usaha
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya produksi.
10
Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya. Namun jika biaya produksinya lebih besar dari pada pendapatan yang diterima maka produsen tersebut akan dirugikan karena tidak dapat bersaing dengan produk – produk lain.
Bagi industri perbankan, inflasi mempengaruhi sikap masyarakat untuk menabung dikarenakan tingkat bunga yang sama terlihat rendah. Bila masyarakat enggan menabung maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk mengembangkan usaha para pengusaha dan investor membutuhkan dana dari bank yang didapat dari tabungan masyarakat.
Sedangkan dampak inflasi bagi orang yang meminjam di bank sangat menguntungkan karena saat pembayaran utang kepada bank nilai uang lebih rendah pada saat meminjam. Dan bagi pihak yang meminjamkan uang (bank), inflasi merugikan sebab nilai pengembalian uang lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.
d) Pemerintah
Bagi pemerintah, inflasi yang tinggi akan menyebabkan terjadinya defisit APBN dan pembayaran bunga serta cicilan utang luar negeri semakin meningkat.

BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

04/19/2011

1. UANG
Definisi
Dari sudut pandang ekonom, uang ( money ) merupakan stok aset – aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima / dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.kerena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang.
Uang Fiat ( Fiat Money atau Token Money )
Uang Fiat adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri.
Uang Komoditas ( Comodity Money )
Uang Komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri.
Uang Hampir Likuid Sempurna ( Near Money )
Salah satu syarat suatu asset dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat dan uang komoditas adalah uang yang likuid sempurna, sehingga untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Selain kedua jenis uang tersebut ada juga asset financial yang berfungsi sebagai uang namun untuk menggunakannya harus ditukarkan / ditukarkan terlebih dahulu. Misalnya, uang dalam bentuk cek (demand deposit)dapat diterima sebagai alat pembayaran.
Fungsi Uang
Empat fungsi uang yaitu :
a) Satuan Hitung ( Unit of Account )
Maksudnya uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants ( kehendak ganda yang selaras ) tidak diperlukan lagi.

2
b) Alat Transaksi ( Medium of Exchange )
Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima / mendapat jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang – undang atau keputusan yang berkekuatan hukum.
c) Penyimpanan Nilai ( Store of Value )
Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.
d) Standar Pembayaran Di Masa Mendatang ( Standard of Deferred Payment )
Pembayaran untuk masa mendatang dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran dimasa mendatang. Dengan funsi tersebut beberapa balas jasa atau pembayaran dimasa mendatang menjadi lebih mudah dihitung , karena diukur dengan daya beli ( purchasing power ), dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Permintaan Uang
Teori yang menjelaskan permintaan uang dibedakan menjadi :
a) Teori Permintaan Uang Klasik
Menurut pandangan ekonom Klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karenanya jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Bila tingkta output meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya.jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata – mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga (real money balances).
Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (money netrality), dalam arti uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang Klasik (Classical quantity of money), dikemukakan oleh Irving Fisher.
M x V = P x T atau MV = PT
Keterangan :
M = jumlah uang yang beredar
V = velositas uang
P = tingkat harga umum
T = jumlah unit transaksi

b) Teori Permintaan Uang Keynesian
Menurut teori Keynes ada tiga motivasi orang memegang uang, yaitu :
Motivasi Beberapa Karakteristik
Motivasi Transaksi
( Transaction Motive )

Motivasi Bejaga – jaga
( Precautionary Motive )

Motivasi Mendapatkan Keuntungan
( Speculation Motive )
- Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- Sebagai alat tukar
- Berhubungan positif dengan pendapatan
- Berhubungan negatif dengan perkiraan inflasi

- Untuk menghadapi kondisi darurat / tak terduga
- Sebagai alat tukar
- Sebagai penyimpan nilai
- Berhubungan positif dengan pendapatan
- Berhubungan negatif dengan perkiraan inflasi

- Sebagai penyimpan nilai
- Sebagai salah satu bentuk aset
- Berhubungan negatif dengan tingkat bunga
- Berhubungan negatif dengan perkiraan inflasi

Ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan uang, diantaranya :
• Pendapatan riil. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini karena konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan.
• Tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi bertambah mahal. Selain itu, jika tingkat suku bunga tinggi, orang akan lebih baik menabung di bank dengan jaminan suku bunga yang ada daripada berspekulasi.
• Tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Ini karena harga barang/jasa bertambah mahal, sehingga dibutuhkan lebih banyak uang untuk membelinya.
• Pengeluaran konsumen. Misalnya saja pengeluaran konsumen pada bulan-bulan menjelang Natal, puasa, atau Hari Raya lainnya akan bertambah. Akibatnya, permintaan uang juga akan bertambah.

2. LEMBAGA KEUANGAN
Lembaga Keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial.
Fungsi lembaga keuangan adalah :
- Sebagai perantara pihak – pihak yang membutuhkan uang – modal ( pemakai dana ) dengan pihak – pihak yang memilikinya ( pemilik dana ).
- Meningkatkan efisiensi pasar uang – modal.
Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori ( depository financial instituion ). Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan.
Lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non depositori (nondepository financial institution), yang juga disebut sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB ).
2.1 Lembaga Keuangan Perbankan
Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya.

5
Bank diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu :
a) Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiata usaha bank umum antara lain :
- Mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- Memberikan kredit,
- Menerbitkan surat pengakuan utang,
- Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya,
- Kegitan – kegiatan lain yang lazim dilakukan dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.
Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah :
- Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalm undang – undang,
- Melakukan usaha perasuransian,
- Melakukan usaha lain seperti yang diatur undang – undang.
b) Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Jadi BPR adalah benk yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjanka, tabungan dan atu bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
Kegiatan – kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang – undang adalah :
- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
- memberikan kredit,
- menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil,
- menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan / atau tabungan pada bank lain.
Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR di antaranya adalah :
- menerima simpanan dalam bentuk giro,
- melakukan penyertaan modal,
- melakukan usaha perasuransian,
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut di atas.

2.2 Bank Sentral
Fungsi utama paling mendasar dari sebuah bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tetapi dalam praktiknya, bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penenangan penyelesaian giro ( clearing and collecting check ) sampai kepada pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perbankan.
Secara umum, ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata :
- Agen Fiskal Pemerintah
- Banknya Bank
- Menentukan Kebijakan Moneter
- Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Perbankan
- Penanganan Transaksi Giro
- Riset – Riset Ekonomi
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

2.3 Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu – perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah :
7

- Perusahaan Asuransi
Produk jasa yang ditawarkan adalah perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras bahkan kematian.
- Lembaga Dana Pensiun
Produk jasa yang ditawarkan adalah persiapan dana pensiun.
- Perusahaan Investasi
Produk yang ditawarkan adalah diversifikasi, yakni peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial.
- Perusahaan Pembiayaan
Kegiatan – kegiatan usaha yang termasuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah sewa guna ( leasing ), modal ventura ( capital venture ), anjak piutang ( factoring ), pembiayaan konsumen ( consumer finance ), kartu kredit (credit card ) dan perdagangan surat – surat berharga. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha penjualan surat berharga ( tahun 1989 ) dan modal ventura ( 1995 ) dikeluarkan dalam ruang lingkup perusahaan pembiayaan.
- Pegadaian
Pegadaian merupakan lembaga perkreditan berdasarkan hukum gadai. Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset meminjam, yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikut bunganya.

2.4 Lembaga Keuangan Informal
Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia lembaga – lembaga ini terutama berkembang di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya proses dan perjanjian pemijaman amat cepat, sederhana dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana.
Bentuk – bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain riba dan ijon. Usaha riba adalah usaha memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi, sehingga sering disebut sebagai lintah darat atau rentenir. Sedangkan praktik ijin terjadi dikalangan petani, dimana pemodal memberikan dana kepada petani, dengan syarat hasilnya nantinya harus dijual kepada pemodal. Namun seringkali harga jual hasil petani sangat rendah dibanding harga pasar yang berlaku.

3. PENAWARAN UANG
Penawaran uang/MS adalah jumlah keseluruhan uang yang diedarkan bank pada waktu tertentu di sebuah ekonomi. Defini MS dapat dilihat sebagai berikut :
• M0, yaitu definisi MS secara sempit. M0 hanya terdiri dari uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang kita pegang sehari-hari.
• M1, yaitu M0 ditambah dengan demand deposit (dd). Dd adalah tabungan yang kita miliki di bank, yang dapat dicairkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. M1 ini merupakan perhitungan JUB yang sangat likuid.
• M2, yaitu M1 ditambah dengan time deposit (td). Td adalah tabunga, deposito, dan sejenisnya, yang memiliki waktu jatuh tempo atau tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan.
• M3, yaitu M2 ditambah dengan deposito jangka panjang, Ini meliputi dana-dana institusional yang ada dipasar uang.
Uang logam dan kertas hanya dapat dicetak oleh bank sentral, misalnya Bank Indonesia di Indonesia. Dalam jangka pendek, MS adalah konstan. Dalam perekonomian, uang dalam bentuk logam dan kertas hanya boleh dicetak oleh bank sentral. Namun bank umum juga dapat “mencetak” uang secara tidak langsung, seperti yang disebutkan diatas, melalui dd, td, dan deposito jangka panjang. Oleh sebab itu, bank sentral juga mengelola MS melalui berbagai kebijakan moneter yang akan menstimulasi bank-bank umum untuk bertindak sesuai arah yang diinginkan.

9
PEMBAHASAN

1. SEJARAH PERBANKAN INDONESIA
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:
1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.
Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:
1. Bank Nasional indonesia.
2. Bank Abuan Saudagar.
3. NV Bank Boemi.
4. The Chartered Bank of India.
5. The Yokohama Species Bank.
6. The Matsui Bank.
7. The Bank of China.
8. Batavia Bank.
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:
1. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI ’46.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.
3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

2. SEJARAH BANK PEMERINTAH
Seperti diketahu bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:
• Bank Sentral
Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.
• Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor
Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:
1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
• Bank Negara Indonesia (BNI ’46)
Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia ’46.
• Bank Dagang Negara (BDN)
BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.Selanjutnya Bank Dagang Negara bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999.
• Bank Bumi Daya (BBD)
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Tahun 1999 bank ini bergabung menjadi bank Mandiri.
• Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara ( BIN ) tahun 1951. Selanjutnya BAPINDO bergabung menjadi Bank Mandiri tahun 1999.
• Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
• Bank Tabungan Negara (BTN)
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
• Bank Mandiri
Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Ban Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

12
3. SEJARAH SINGKAT BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )
Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untukmelepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan runtutan sejarah BPR:

13
4. SEJARAH BANK SYARIAH
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesiayang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. [1].Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).
Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

5. PERANAN BANK DI INDONESIA
Peranan Perbankan dalam Perekonomian Nasional, menghadapi krisis kepercayaan, upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia pada waktu itu adalah bagaimana menata kembali kinerja perbankan nasional melalui berbagai upaya restrukturisasi dan penyehatan.
Posisi perbankan sendiri di dalam perekonomian bangsa sangatlah strategis. Kontribusi perbankan dalam industri keuangan juga sangat signifikan. Dari data yang ada pada kami total aset perbankan nasional mencapai Rp.1.142 T atau 90 % dari seluruh asset industri keuangan, diluar pasar modal (saham dan obligasi). Total asset perusahaan pembiayaan masih sekitar Rp47,2 T, omzet Perum Pegadaian baru mencapai Rp.8.8 T, sedangkan portfolio reksadana walaupun berkembang pesat juga baru sekitar Rp.69.5 T.
Pentingnya peranan bank dalam perekonomian dan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dalam industri ini menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling banyak dan ketat diatur (heavily regulated). Setiap ketentuan yang dibuat di industri perbankan pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan stabil. Dengan demikian bank dapat menjalankan fungsi financial intermediary dengan optimal.

6. LAJU PERTUMBUHAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA
Pada tahun 2008 pertumbuhan perbankan Syariah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Pada tahun 2008, pertumbuhan perbankan syariah mecapai 36 persen, sedang perbankan konvensional hanya 20 persen.
Dari total asset, Perbankan syariah mampu mencapai hampir lebih dari Rp 50 triliun. BPR Syariah ini terus tumbuh, tiap bulan ada 1 BPR syariah berdiri. BPR Syariah pertumbuhannya sebesar 4 persen dibandingkan BPR konvensional
Di berbagai negara, perbankan syariah terus lahir dan berkembang. Hal itu tidak saja terjadi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tapi juga minoritas Muslim. Di antaranya seperti Inggris, AS, Rusia, Swiss, Thailand, dan Afrika Selatan. Salah satu pemicu tumbuhnya industri perbankan syariah di sejumlah negara tersebut dipicu oleh keyakinan bahwa sistem perbankan syariah lebih adil bagi masyarakat. Hal tersebut mendorong pesatnya perkembangan bisnis perbankan syariah global.
Meskipun tidak sebaik negara – negara lain yang telah memiliki bank syariah, namun saat ini pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia cukup baik. Hal itu didukung oleh bank – bank konvensional yang mulai membuka cabang baru dalam bentuk bank syariah ataupun unit usaha syariah.
Selain itu kini Bank syariah telah memiliki landasan hukum sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan lahirnya Undang – Undang tersebut diharapkan bank syariah tumbuh lebih cepat lagi dan dapat mendukung perekonomian nasional.
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.
“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.
Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan.

16
7. DAFTAR NAMA BANK DI INDONESIA
Bank Persero (BUMN)
Bank persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
• PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Tabungan Negara (Persero)
• PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Swasta
Bank Umum Swasta Nasional Devisa
• PT Bank Agroniaga Tbk.
• PT Bank Antardaerah (Surabaya)
• PT Bank Arta Niaga Kencana (Surabaya)
• PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.
• PT Bank UOB Buana Tbk.
• PT Bank Bukopin
• PT Bank Bumi Arta
• PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk.
• PT Bank Central Asia Tbk.
• PT Bank Century Tbk.
• PT Bank CIMB Niaga Tbk.
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk
• PT Bank Ekonomi Raharja
• PT Bank Ganesha
• PT Bank IFI
• PT Bank Internasional Indonesia Tbk
• PT Bank Kesawan Tbk
• PT Bank Maspion Indonesia (Surabaya)
• PT Bank Mayapada International Tbk
• PT Bank Mega Tbk
• PT Bank Mestika Dharma (Medan)
• PT Bank Metro Express
• PT Bank Muamalat Indonesia
• PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Bandung)
• PT Bank OCBC NISP Tbk
• PT Bank Permata Tbk
• PT Bank Sinarmas Indonesia
• PT Bank Swadesi Tbk
• PT Bank Syariah Mandiri
• PT Bank Windu Kentjana
• PT Pan Indonesia Bank Tbk
Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa
• PT Anglomas Internasional Bank (Surabaya)
• PT Bank Akita
• PT Bank Alfindo
• PT Bank Artos Indonesia (Bandung)
• PT Bank Bintang Manunggal
• PT Bank Bisnis Internasional (Bandung)
• PT Bank Dipo International
• PT Bank Eksekutif Internasional
• PT Bank Fama Internasional (Bandung)
• PT Bank Harda Internasional
• PT Bank Harfa
• PT Bank Harmoni International
• PT Bank Himpunan Saudara 1906 (Bandung)
• PT Bank Ina Perdana
• PT Bank Index Selindo
• PT Bank Indomonex
• PT Bank Jasa Arta
• PT Bank Jasa Jakarta
• PT Bank Kesejahteraan Ekonomi
• PT Bank Mayora
• PT Bank Mitraniaga
• PT Bank Multi Arta Sentosa
• PT Bank Persyarikatan Indonesia
• PT Bank Purba Danarta (Semarang)
• PT Bank Royal Indonesia
• PT Bank Sinar Harapan Bali (Denpasar)
• PT Bank Sri Partha (Denpasar)
• PT Bank Swaguna
• PT Bank Syariah Mega Indonesia
• PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bandung)
• PT Bank UIB
• PT Bank Victoria International Tbk
• PT Bank Yudha Bhakti
• PT Centratama Nasional Bank (Surabaya)
• PT Liman International Bank
• PT Prima Master Bank (Surabaya)
Bank Campuran
Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
• PT ANZ Panin Bank
• PT Bank Commonwealth
• PT Bank BNP Paribas Indonesia
• PT Bank Capital Indonesia
• PT Bank DBS Indonesia
• PT Bank Finconesia
• PT Hana Bank
• PT Bank ICBC Indonesia
• PT Bank KEB Indonesia
• PT Bank Maybank Indocorp
• PT Bank Mizuho Indonesia
• PT Bank Multicor
• PT Bank OCBC Indonesia
• PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
• PT Bank Resona Perdania
• PT Bank UOB Indonesia
• PT Bank Woori Indonesia
• PT Bank China Trust Indonesia
• PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
• PT Bank UFJ Indonesia
Bank Asing
• ABN Amro Bank
• American Express Bank Ltd.
• Bank of America, N.A.
• Bank of China Limited
• Citibank N.A.
• Deutsche Bank Ag.
• JP. Morgan Chase Bank, N.A.
• Standard Chartered Bank
• The Bangkok Bank Comp. Ltd.
• The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd.
• The Hongkong & Shanghai B.C.
Bank Pembangunan Daerah
Bank persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
• BPD Jambi (Jambi)
• BPD Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
• BPD Kalimantan Timur (Samarinda)
• BPD Sulawesi Tenggara (Kendari)
• Bank BPD DIY (Yogyakarta)
• BPD Sumatera Barat (Padang)
• PT Bank DKI (Jakarta)
• PT Bank Lampung (Bandar Lampung)
• PT Bank Kalteng (Palangka Raya)
• PT BPD Aceh (Banda Aceh)
• PT BPD Sulawesi Selatan (Makassar)
• PT BPD Jawa Barat (Bandung)
• PT BPD Kalimantan Barat (Pontianak)
• PT BPD Maluku (Ambon)
• PT BPD Bengkulu (Kota Bengkulu)
• PT BPD Jawa Tengah (Semarang)
• PT BPD Jawa Timur (Surabaya)
• PT BPD Nusa Tenggara Barat (Mataram)
• PT BPD Nusa Tenggara Timur (Kupang)
• PT BPD Sulawesi Tengah (Palu)
• PT BPD Sulawesi Utara (Manado)
• PT BPD Bali (Denpasar)
• PT BPD Papua Jayapura)
• PT BPD Riau (Pekanbaru)
• PT BPD Sumatera Selatan (Palembang)
• PT BPD Sumatera Utara (Medan)

9. NAMA – NAMA BANK YANG DI TUTUP
• Bank Harapan Sentosa (BHS)
• Bank Tamara
• Bank Umum Nasional
• Bank Umum Servitia
• Bank Indonesia Raya (Bank Bira)
• Bank Dharmala
• Bank Unibank

PPH

04/19/2011

PPh Pemotongan dan Pemungutan
Pada Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang akan mulai berlaku 1 Januari 2009 terdapat beberapa perubahan dalam hal Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang.
Perubahan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 adalah mengenai:
• Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
- Saat Terutang Tarif bagi Wajib Pajak ber-NPWP
- Tarif bagi Wajib Pajak tidak ber-NPWP

Pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP tujuannya untuk mendorong Wajib Pajak tersebut mendaftar dan memperoleh NPWP
Tarif Pemotongan/Pemungutan :
- Untuk PPh Pasal 21, tarif lebih tinggi 20% untuk karyawan yang tidak mempunyai NPWP
- Untuk PPh Pasal 22 dan Pasal 23, tarif lebih tinggi 100% untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP
• Saat Terutang
Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan.
Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:
• Saat dibayarkan;
• Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
• Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.
Selama ini banyak terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus dalam hal kapan saat terutang PPh Pasal 23/26, dimana menurut Undang-undang PPh yang berlaku sekarang PPh Pasal 23/26 terutang pada saat mana yang lebih dahulu terjadi apakah dilakukan pembayaran atau dibebankan sebagai biaya, sementara sebagain Wajib Pajak memotong PPh Pasal 23/26 pada saat adanya pembayaran.
• Perluasan Objek PPh Pasal 22
WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.
Perluasan Objek PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya PPh yang berlum dibayar karena pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar
• Perubahan tarif PPh Pasal 23
Tujuan dari perubahan tarif PPh Pasal 23 adalah untuk memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%. Selama ini pengenaan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan banyak tarif yang menyebabkan pemotongan PPh Pasal 23 rumit sehingga dengan adanya tarif menjadi tarif tunggal PPh Pasal 23 menjadi lebih sederhana.
• Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26
Perluasan objek baru:
Keuntungan karena pembebasan utang
Penegasan:
Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
Dengan adanya perluasan objek PPh Pasal 26 maka Keuntungan karena pembebasan utang yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan. Ketentuan baru tersebut juga menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.

2.2 PPh Pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Pemotong pph pasal 21 :
a. pemberi kerja yang teridiri dari orang pribadi dan badan.
b. bendahara pemerintah pusat atau daerah.
c. dana pensiun atau badan lain seperti jamsostek, pt taspen, pt asabri.
d. perusahaan dan bentuk usaha tetap.
e. Yayasan lembaga kepanitian asosiasi dan oraginasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan menteri keuangan.
f. penyelenggara kegiatan

penerima penghasilan yang dipotong :
a. pegawai tetap
b. pegawai tenaga lepas.
c. penerima pensiun
d. mantan pegawai
e. penerima honorarium
f. penerima upah
g. tenaga ahli
h. penerima penghasilan yang tidak dipotong pph.

Penghasilan yang dipotong pph :
a. penghasilan yang diterima atau dihasilkan pegawai atau penerima pensiun baik secara teratur maupun tidak teratur.
b. upah yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
c. uang pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon, tunjangan-tunjangan dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
d. honorarium dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh warajib pajak dalam negeri.
Tidak termasuk penghasilan yang tidak dipotong :
a. pembayaran asuransi
b. iuran pensiun
c. zakat yang diterima oleh orang pribadi

2.3 PPh Pasal 22
Pajak penghasilan pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh :
a. bendahara pemerintah pusat atau daerah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
b. badan-badan tertentu baik pemerinntah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatatan usaha di bidang lain.
Pemungut dan objek pph pasal 22 :
1. Bank devisa dan direktorat jendral bea dan cukai, atas impor barang.
2. Direktorat jendral anggaran, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan penbayaran atas pembayarn barang.
3. BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang berasal dari APBN atau APBD kecuali Bank Indonesia, perusahaan pengelola aset, bulok, pt telkom, PLN, pt Garuda Indonesia, pt Indosat, pt Krakatau steel, pertamina dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun Non-APBN.
4. Badan usaha yang bergerk dalam industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri automatif.
5. produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas.
6. Industri danneksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunana, pertanian, dan perikanan.

Pengecualian pemungutan pph pasal 22 :
a. impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perubdanfan tidak terutang pph dinyatakan dengan surat keterangan bebas.
b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau ppn

2.4 PPh Pasal 23
Pajak penghasilan (Pph) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pph Pasal 21.
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23:
Pemotong Pph Pasal 23 :
• Badan Pemerintah
• Subyek Pajak Dalam Negeri
• Penyelenggaraan Kegiatan
• Bentuk Usaha Tetap
• Perwakilan Perusahaan Negeri lainnya
• Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
Penerima Penghasilan yang Dipotong Pph Pasal 23:
• Wajib Pajak Dalam Negeri
• Bentuk Usaha Tetap
Tarif dan Obyek Pph Pasal 23 :
1. 15% dari jumlah bruto atas:
a. Deviden, Bunga, dan Royalti
b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pph Pasal 21
2. 15% dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 setiap bulan.
3. 15% dari perkiraan peghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
a. 15% x 10% dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis.
b. 15% x 30% dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewwa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dan sewa tanah dan bangunan).
4. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa. Tarif perkiraan penghasilan neto dan objek imbalan jasa adalah:
a. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa teknik dan jasa menajemen dan jasa konsultan.
b. 15% x 30% dari jumlah bruto jas penilai

2.5 PPh Pasal 26
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
Pemotong PPh Pasal 26
- Badan Pemerintah
- Subjek Pajak dalam negeri
- Penyelenggara Kegiatan;
- BUT
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26
1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
• Dividen
• bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
• royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
• hadiah dan penghargaan
• pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
• penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
• premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
3. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

FORMULASI STRATEGI (MENENTUKAN VISI & MISI)

04/19/2011

A. Visi
Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa datang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Cita-cita masa depan yang ada dalam benak pendiri yang kira-kira mewakili seluruh anggota perusahaan inilah yang disebut Visi .
Pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Kriteria-kriteria pembuatan visi meliputi :
1. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan.
2. Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik.
3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan.
4. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
5. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.
Bila dikaitkan dengan teori piramida kebutuhan manusia oleh Maslow, maka visi adalah suatu perwujudan fase aktualisasi diri yang berada di puncak piramida. Piramida tersebut dimulai dari pemenuhan kebutuhan paling bawah sampai ke atasnya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan berprestasi kemudian baru kebutuhan aktualisasi diri.

Gambar Letak Visi dalam Pemenuhan Kebutuhan Manusia

B. MISI
Setelah kita selesai membuat visi, maka langkah selanjutnya adalah membuat misi. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi, agar visi menjadi mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan .
Pernyataan dalam misi lebih tajam dan lebih detail dibandingkan visi, karena dalam pernyataan misi terkandung definisi yang jelas mencakup harapan seluruh pemangku kepentingan atas kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Para pemangku kepentingan yang membuat misi berusaha menyediakan maksud yang akan dijadikan landasan bagi penetapan tujuan serta pengambilan keputusan strategis yang bisa menyatukan seluruh komponen perusahaan. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan, bukan mengenai target yang dapat diukur melainkan mengenai sikap, pandangan dan orientasi .
Kriteria pembuatan misi meliputi :
1. Penjelasan tentang bisnis/produk atau layanan yang ditawarkan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani.
3. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat.
4. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa datang juga manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia.
Pernyataan misi harus :
1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.
2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.
3. Mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi tersebut.

Pentingnya membuat misi :
 Membantu untuk lebih menfokuskan usaha pencapaian tujuan.
 Membantu mencegah terjadinya konflik organisasi.
 Memberikan dasar bagi pengalokasian sumber daya.
 Menetapkan kerangka tanggung jawab dalam perusahaan.
 Sebagai dasar bagi pengembangan tujuan organisasi

Dalam membuat dan melaksanakan pernyataan misi, setidaknya ada enam poin aturan yang harus diperhatikan :
1. Jagalah agar pernyataan tetap sederhana, tidak harus pendek tetapi sederhana.
2. Memungkinkan masukan dari seluruh SDM (kru) perusahaan.
3. Orang luar bisa mendatangkan kejelasan dan perspektif yang segar ke dalam proses penulisan pernyataan misi.
4. Susunan kata-kata seharusnya mencerminkan kepribadian perusahaan atau ingin menjadi apa perusahaan ini
5. Berbagilah cara pernyataan misi secara kreatif sebanyak mungkin. Jagalah agar pernyataan misi berada di hadapan setiap orang.
6. Mengandalkan pernyataan misi sebagai bimbingan. Tantanglah pernyataan misi terus menerus dan nilailah karyawan dengan sebaik apa mereka mematuhi prinsip-prinsipnya. Manajemen harus mengatakan dan menghayatinya.

C. Kendala Visi dan Misi
Menurut Stacey, ada beberapa konsekuensi buruk dari visi, yakni :
1) Nasihat atau pesan dalam visi tidaklah cukup kongkrit untuk dipakai atau mungkin untuk dipakai bila situasi masa depan tidak diketahui.
2) Visi dapat mengikat manajer terlalu ketat pada satu arah saja. Bila kita meminta manajer agar dapat mengubah pandangan umum masa depannya tanpa ada penjelasan lain, justru membuat mereka bertahan dengan apa ynag mereka telah tahu pasti cara mengerjakannya.
3) Permintaan untuk membuat visi menyebabkan adanya beban yang amat berat yang haurs dipikul oleh seorang pemimpin. Filosofi yang digerakan oleh visi makin melestarikan mitos bahwa ternyata organisasi harus menyandarkan pada satu atau duia orang berbakat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, sedangkan ynag lain dengan cara antusias mengikutinya.
4) Visi mengalihkan perhatian orang ( organisasi ) dari apa yang betul-betul sedang asik dilakukan seseorang saat mereka secara sukses menangani masa depan yang serba tidak jelas yang merupakan interaksi belajar dengan aspek politik.

Beberapa kendala dalam menjalankan misi yang telah dirancang, yakni:
a) Misi yang tidak disepakati oleh semua pihak ini akan sulit digunakan untuk menangani perubahan dan mencapai consensus. Karena pernyataan misi seringkali didorong oleh kepentingan suatu kelompok dan terpaksa harus diterima oleh seluruh jajaran organisasi menjadikan misi tersebut kurang didukung oleh seluruh jajaran organisasi.
b) Misi terlalu umum atau samar-samar sehingga sulit untuk mengarahkan strategi.
c) Misi terlalu khusus sehingga perlu banyak perubahan setiap tahun.
d) Organisasi terjebak pada daftra keinginan atau pernyataan yang terlalu keibuan sehingga masukanny amenjadi kurang tepat.
e) Misi terlalu berhati-hati sehingga sifat dan dampak (pesan) yang disampaikannya hilang seperti terjebak dengan aturan hukum atau aturan resmi.
f) Penyusunan misi yang terlalu lama membuat perencanaan strategic yang telah dirancang jadi kehilangan momentum.
g) Pernyataan misi didorong oleh kepentingan sempit kelompok tapi terpaksa harus diterima seluruh jajaran organisasi.
h) meskipun misi merupakan misi yang ideal tetapi kadang sulit dicapai karena terlalu :
• Bombastis
• Terlalu melayani kepentingan politik
• Ada ancaman politik kepada organisasi
• Organisasi terlalu kecil
i) Misi kurang didukung oleh para manejer dan pegawai di dalam organisasi yang disebabkan oleh beberapa elemen berikut :
• Kedala sistem
• Kendala personil
• Kendala pendidikan
• Kendala pembudayaan belum ada
• Kendala politis

D. Hubungan Visi dengan Misi
Visi berada di atas misi. Maka dari itu, visi yang lebih abstrak harus dijabarkan dalam misi agar dapat segera dikerjakan. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa visi dibuat oleh manager puncak (top manager). Visi yang telah dibuat oleh manager puncak kemudian dijabarkan dalam misi yang harus dilakukan oleh manager tingkat menengah (middle manager). Bila dilihat dalam kacamata manajer tingkat bawah (low manager), maka misi yang harus dijalankan oleh manajer tingkat menengah menjadi visi bagi manajer tingkat bawah yang perlu dijabarkan kembali dalam misi yang harus dibebankan pada manajer tingkat bawah. Dengan begitu berarti terjadi estafet garis komando secara berturut-turut yang seterusnya diterjemahkan kebawah hingga bermuara pada rencana tindak yang sifatnya operasional.

E. Contoh Visi dan Misi

Visi dan Misi fakultas Syariah dan Hukum
Visi :
Mewujudkan fakultas syariah dan hukum ( FSH ) yang unggul, handal, dan terdepan dalm pengkajian, pengembangan, pengintergrasian dan penerapan ilmu syariah, ekonomi islam dan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman, kemanusian, dan keindonesiaan.

Misi :
1. Melaksanakan pengajaran, dan pendidikan yang intergartif dalam ilmu syariah ekonomi islam,dan hukum baik yang bersifat rtoeritis maupun terapan.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu syariah, ekonomi islam dan hukum yang berbasis terapan dan penelitian ( research base university )
3. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengkajian, pengembangan dan aplikasi ilmu-ilmu syariah, hukum dan ekonomi islam di masyarakat.
4. Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat kampus ( civitas akademika ) yang menjunjung tinggi profesionalitas, kebenaran, keterbukaan, kritisme, inovasi,kreatifitaas, sensitifitas dan tanggap terhadap gerak perubahan sosial, baik dalam skala local, nasional maupun global.
5. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
6. Memupuk dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri.
7. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi syariah islam dalam konteks kemanusian, keindonesian dan kemodernan.

SISTEM EKONOMI ISLAM

04/19/2011

1. Islam Sebagai Sumber Nilai Ekonomi
Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi islam telah menarik perhatian dari berbagai kalangan dan bangsa, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, meredupnya sistem ekonomi ala Karl Marx akibat ditinggalkan oleh pengikutnya. Kedua, “keberhasilan semu” sistem ekonomi kapitalis. Fenomena pendirian berbagai lembaga – lembaga riset ekonomi islam menimbulkan dua sudut pandang berbeda. Pada kutub positif, ekonomi menjadi sarana dakwah islam yang efektif. Sedangkan pada kutub negatif, ekonomi Islam dijadikan komoditas untuk memperkaya kaum kapitalis.
Begitu banyak ayat Alquran dan hadis Nabi saw. Yang menegaskan bahwa Islam merupakanagama yang komprehensif (kaffah) dan universal. Selain itu, ajaran Islam meliputi semua aspek kebidupan manusia. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dan Allah, juga hubungan antar sesama manusinya yang diatur dalam konsep muamalah yang meliputi aspek ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, hukum, pendidikan dan sebagainya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Salah satu ajaran islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam upaya mereka untuk memenuhi keinginanan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas dinamakan muamalah maddiyah atau dalam istilah lain ‘ilm al-iqtishad (ilmu ekonomi). Ilmu tersebut meliputi berbagai kaidah untuk mengatur setiap tindakan manusia untuk memenuhi keinginan mereka. Kaidah tersebut meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas.
Upaya untuk memenuhi keinginan menghajatkan adanya kerja sama dan slaing berbagi diantara para pelaku ekonomi. Setiap orang saling bergantung dan tak bisa menyelesaikan permasalahan ekonominya secara individual. Karena itu, prinsip dasar dalam hubungan ekonomi adalah saling tolong menolong dan saling berbagi. Tanpa oprinsip itu, manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya, namun justru akan memunculkan masalah lain yang lebih rumit.
Secara garis besar, fiqih dibagi menjadi 2, yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Fiqih muamalah akan selalu mengalami perubahan sesaui dengan perkembangan zaman dan perkembangan situasi sosial. Secara umum, aktivitas ekonomi yang termasuk dalam fiqih muamalah terbagi kedalam dua sektor utama, yaitu sektor keuangan atau moneer dan sektor riil. Kedua sektor itu tak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sektor keuangan mencerminkan aktivitas sektor ekonomi riil. Dengan kata ain, sektor moneter tak dapat mengalami perubahan apabila sektor riil tidak mengalami perubahan. Apabila sektor riil berkembang maka sektor moneter juga akan berkembang.
Pelaku ekonomi adalah para individu, rumah tangga, perusahaan swasta, dan pemerintah. Para era modern banyak pelaku ekonomi global yaitu perusahaan-perusahaan multinasional baik swasta mauoun pemerintah. Semua pelaku ekonomi itu teribat dalam aktivitas produksi, disribusi, dan konsumsi. Bagi umat islam,semua aktivitas ekonomi atau pemenuhan kebutuhan itu selamanya tetap harus didasarkan atas ajaran Islam, karena manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Jadi, segala aktivitas hidup harus diniatkan sebagai ibadah kepada Alllah agar mendapat kebahagiaan didunia dan diakhirat.

2. Pengertian dan Fungsi Syariah Muamalah
Secara harfiah syariah mengandung banyak pengertian. Sering kali, syraih berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambaNya. Kadang-kadang, syariah juga berarti jalan yang ditemuh oleh manusia atau jaan menuju sumber air atau berarti jelas (Djazuli.2005:1). Meburut istilah para ulama, syariah adalah hukum yang ditetapkan allah untuk hambaNya yang dibawa oleh seorang Nabi. Hukum itu berhubungan dengan cara bertingkah laku yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang(furu’) (Djazuli.2005:2)
Sementara menurut Mahmud Syaltut (1996:12), syariah adalah aturan atau pokok-pokok yang digariskan Allah sebagai pegangan manusia. Didalam syariah terkandung ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, serta manusia dengan alam dan kehidupan. Syariah dalam arti yang sempit sejajar dengan pengertian fiqh, yakni hukum yang ditunjukkan dengan tegas olwh Alqur’an dan hadits. Fiqh dalam pengertian sempit adalah ketetapan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad para mujtahid. Jadi dpat disimpulkan, bahwa syariah adalah hukum yang ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah kepada para rasul-Nya, yang mengatur aspek etika atau akhlak manusia kepada Allah (ibadah), manusia kepada manusia lain, dan manusia kepada alam sekitarnya sehingga kehiduoan didunia ini menjadi teratur,baik,dan mudah.
Syariah diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai jalan hidup (way of life) sehingga mereka selamat di dunia dan akhirat, serta untuk mempermudah, bukan mempersulit kehidupan mereka. Imam al-ghazali menegaskan tujuan syariah ini ketika mengatakan, “tujuan utama syariah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang meliputi perlindungan iman, kehidupan sosial, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini merupakan kemaslahatan bagi manusia”.
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:
“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.”
Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw:
“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.(HR.Thabrani dan Baihaqi)
Beberapa aturan dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut :
a. Dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.
b. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
c. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
d. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Allah menyukai orang yang bila dia mengerjakan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
e. Jangan membikin mudarat dan jangan ada mudarat.
f. Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Setiap muslim dihimbau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh.
Mekanisme pasar dalam masyarakat muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistis, tapi akumulasi dan konsentrasi produksi mungkin saja terjadi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerjasama.
Dari segi teori nilai, dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonomisnya. Semua yang dilarang digunakan, otomatis tidak memiliki nilai ekonomis.

3. Tujuan Ekonomi Islam
Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akherat.
Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:
a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
i. keselamatan keyakinan agama ( al din)
ii. kesalamatan jiwa (al nafs)
iii. keselamatan akal (al aql)
iv. keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
v. keselamatan harta benda (al mal)

4. Kemunculan dan Perkembangan Sistem Ekonomi Islam
Sebelum membahas sistem ekonomi Islam, kita harus merunut sejarah kelahiran ilmu ekonomi terlebih dahulu sebagai ilmu yang mempelajari perilaku Manusia dalam aktivitas ekonomi. Pada awalnya, ilmu ekonomi merupakan pemikiran para filsus didasarkan atas nilai-nilai etika dan moral mengenai aktivitas Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemikiran ini bersumber dari kitab , perenungan, pengalaman historis, dan nilai-nilai religius lainnya. Pada awal perkembangannya, pendekatan yang digunakan hanyalah pendekatan kualitatif. Pada perkembangan berikutnya, mulailah dipergunakan pendekatan kuantitatif.
Jadi, ilmu ekonomi pada awalnya merupakan ilmu etika moral (moral science). Etika moral yang dipergunakan bersumber pada nilai (ideologi) dan agama. Apabila nilai yang mendasari adalah kapitalis, maka lahirlah perilaku kapitalis, dan jika yang mendasarinya adalah ilmu sosialis maka akan lahir perilaku sosialis. Dan jika nilai yang mendasarinya adalah nilai Islam maka akan lahir ekonomi Islam. Apabila nilai yang mendasarinya adalah Pancasila maka akan lahir ilmu ekonomi Pancasila. Jadi, sistem-sistem ekonomi dibedakan sesuai dengan nilai-nilai etika yang mendasarinya.

5. Prinsip – prinsip ekonomi Islam
Karasteristik Ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah).
Ada beberapa Karasteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:
a. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta. Karasteristik pertama ini terdiri dari 2 bagian yaitu :
Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt, firman Q.S. Al- Baqarah, ayat 284 dan Q.S.Al -Maai’dah ayat 17.
Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya.Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7.
Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, diantara sabdanya ”Dunia ini hijau dan manis”.Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) didunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.
Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu barang- barang konsumsi ataupun barang- barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentang an dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

b. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (hukum), dan Moral
Diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (yafie, 2003: 41-42) adalah: larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana- sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan
Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

d. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan
Kepentingan umum
Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan- batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan- batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

e. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam
Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan- aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlat.
Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma- norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

f. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian
Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.
Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

g. Bimbingan Konsumsi
Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Israa ayat 16

h. Petunjuk Investasi
Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al-Mawsu’ah Al-ilmiyahwa-al amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:
a) Proyek yang baik menurut Islam.
b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

i. Zakat
Zakat adalah salah satu karasteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

j. Larangan Riba
Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Diantara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba). Ada beberapa pendapat lain mengenai karasteristik ekonomi Islam, diantaranya dikemukakan oleh Marthon (2004,27-33)

PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI, IBNU TAIMIYAH, DAN IBNU HAZM

04/19/2011

 AL-GHAZALI
• Biografi Al-Ghazali
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’I Al-Ghazali . secara singkat dipanggil Al-Ghazali-karena dilahirkan di Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H/1058 M. tiga tahun setelah kaum saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.
Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah pada masa dinasti Salajikhah (saljuk). Sejak muda Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan Fiqh di kota Thus, belajar dasar-dasar ushul fiqh di kota Jurjan. Kemudian beliau pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiah nya dan belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma’áli Al-Juwaini.
Kemudian beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di Nishapur, yang waktu itu adalah pusat pendidikan terpandang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid tiga diantara muridnya menjadi ulama-ulama terkenal, Harasi, Ahmad bin Muhammad dan Ghazali. Setelah kejadian itu Ghazali pergi ke pusat kekhalifahan di Baghdad saat itu usia Ghazali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi Rektor Madrasah Nizamiyah.
Karena beliau merasakan ada kehampaan dalam dirinya, beliau kembali menukuni kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya dan memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidup. Al-Ghazali menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111M.

• Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali
Kita ketahui bersama bahwa Imam al Ghazali hidup pada masa pemerintahan daulah Abbasiyah, persisnya pada masa dinasti Salajikah (saljuk), yang mana pada masa pemerintahan daulah Abbasiyah Islam telah mencapai masa puncak keemasannya. Kemajuan pada bidang politik, ekonomi, dan pengetahuan yang luar biasa bisa dikatakan kemajuannya tidak pernah ada yang menandingi oleh kerajaan manapun di dunia ini. Jadi bisa dikatakan kondisi perekonomi pada masa Imam al Ghazali sangat baik dan seimbang. Dikatakan baik dan seimbang bukan tidak ada celah dan kelemahan dalam perekonomian barter yang mana terjadi ketidak sesuaian keinginan antara dua pihak. Lebih jauh Imam al Ghazali mengatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian barter, seseorang memerlukan usaha yang keras. Pelaku ekonomi barter harus mencari seseorang yang mempunyai keinginan yang sama dengannya. Para pelaku ekonomi barter tersebut juga akan mendapatkan kesukaran dalam menentukan harga, khususnya ketika terjadi keragaman barang dagangan, pertambahan produksi, dan perbedaan kebutuhan. Di sinilah uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang, sekalipun dalam perekonomian barter. Dengan demikian, dalam pandangan al Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai satuan hitung dan alat tukar. Ia mengatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat. Dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpan kekayaan.
Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa hidunya, orang-orang kaya berkuasa dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mempercayai hari pembalasan. Corak pemikiran Ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din, al-Mustasfa, Mizan Al-a’mal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

 MASLAHAH
Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi inti seluruh karyanya adalah konsep Maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat.
Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau Maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada Maqashid Syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, harta.
Al Ghazali menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia terdiri dari tiga, kebutuhan primer (darruriyyah), sekunder (hajiat), dan kebutuhan mewah (takhsiniyyat).

 EVOLUSI PASAR
Pasar menurut Al-Ghazali merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter.
Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari ‘’hukum alam’’ segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.
Al ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; adanya penurunan harga ketika ada penambahan atas suatu barang atau karena tidak adanya pembeli. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.
Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Dan keuntungan merupak motivasi bagi seorang pedagang, dengan penekanan keuntungan tersebut tidak berlebihan (keuntungan yang wajar)

 EVOLUSI UANG DAN PERMASALAHAN BARTER
Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Sejarah perkembangan uang menurut Al-Ghazali, dimulai dari barter (al-Mufawwadah) hingga pada penggunaan logam mulia, yaitu: emas (al-Dzahab) dan Perak (al-Fidzah).
1. Sistem Barter (barter system)
Barter (al-Mufawwadah) dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan jalan “tukar ganti” (Muqayyadah), yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang gantian yang dibutuhkan. Sebelum pertukaran dengan uang berkembang , barang-barang diperdagangkan dengan barter ini.
Menurut Al-Ghazali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia telah melakukan kegiatan bisnisnya melalui transaksi jual beli. Ia mengakui bahwa dulu perdagangan atau jual beli telah dikenal banyak orang, akan tetapi cara sederhana yang mereka pergunakan adalah dengan cara saling tukar menukar barang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Karena saat itu mata uang tidak ada, yakni seperti halnya mata uang sekarang.
Pada dasarnya system barter terbatas pada beberapa jenis barang saja. Tetapi lama kelamaan setelah masyarakat mengenal spesialisasi, cara barter semakin tidak sesuai lagi, karena sulit sekali untuk menemukan pihak lain yang kebetulan sekaligus, sehingga system barter tersebut perlu direvisi, Al-Ghazali kemudian menganjurkan membentuk supaya ada lembaga keuangan yang kemudian mengurus tentang pembuatan dan percetakan uang tersebut. Dan lembaga keuangan sekaligus pencetak uang yang disebut Dar al-Darb (lembaga percetakan). Berfungsi sebagai aktivitas moneter terpusat, guna mengefektifkan fungsi-fungsi administrasi negara.
2. Uang Barang (Commodity Money)
Selanjutnya al-Ghazali juga menyamakan antara menggunakan sistem barter dengan transaksi menggunakan uang barang. Karena menurut beliau pakaian, makanan, binatang, dan barang-barang lainnya dapat dipertukarkan sama halnya dengan fungsi uang. Berdasarkan hal ini al-Ghazali menyimpulkan bahwa uang barang adalah barang-barang yang dipergunakan dalam transaksi menggunakan sistem barter.
3. Uang Logam
Berdasarkan pemaparan no 1 dan 2 di atas, kita bisa melihat bahwa al-Ghazali dengan teori evolusi uangnya dapat menggambarkan dengan jelas mengenai berlangsungnya peralihan dari sitem perekonomian barter menuju perekonomian yang menggunakan sistem mata uang logam, dalam hal ini dinar dan dirham
 RIBA DAN PERTUKARAN UANG
Bagi al-Ghazali, larangan riba yang seringkali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak. Terlepas dari alasan dosa, argumen lainnya yang menentang riba adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Al-Ghazali tidak hanya mengharamkan riba, melainkan juga menganjurkan untuk menjauhin dan menghindari praktek trersebut. Menurut beliau, riba yang harus diwaspadai dalam transaksi bisnis adalah riba nasi’ah dan riba fadl. Riba nasi’ah adalah kelebihan yang diberikan atas keterlambatan seseorang dalam membayar utangnya kepada orang lain. Adapun yang dimaksud dengan riba fadl adalah tambahan yang dilakukan dalm suatu transaksi jual beli, dimana salah satu pihak menambahkan barang yang akan ditukarnya karena berbeda jenis antara kedua barang tersebut. Riba fadl ini biasanya terjadi dalam transaksi jual beli yang menggunakan sistem barter. Mengenai pertukaran uang dalam istilah al-Ghazali disebut sharf erat kaitannya dengan masalah riba. Al-Ghazali menyebutkan bahwa siapa saja yang melakukan transaksi pertukaran uang yang di dalamnya terdapat unsur riba, maka orang tersebut telah mengingkari nikmat Allah yang diberikan padanya dan telah berbuat zalim. Beliau hanya memperbolehkan pertukaran uang yang sejenis dan sama nilainya.
 PENIMBUNAN DAN PEMALSUAN UANG
Selain melarang praktek riba, al-Ghazali juga melarang praktek penimbunan dan pemalsuan uang. Hal itu dikarenkan bila uang ditimbun maka yang terjadi adalah kelangkaan produktivitas dan menimbulkan lonjakan harga yang pada akhirnya akan melumpuhkan roda perekonomian. Begitu pula dengan praktek memalsukan uang. Menurut al-Ghazali mencetak dan mengdarkan uang palsu lebih berbahaya ketimbang mencuri uang sebesar seribu dirham, karena perbuatan mencuri adalah suatu dosa yang hanya dicatat sekali, sedangkan dosa dari perbuatan memalsukan dan mengedarkan uang palsu adalah berlipat ganda , setiap kali uang tersebut dipergunakan.
 AKTIFITAS PRODUKSI
Al-Ghazali mengelompokkan aktifitas produksi dalam tiga kategori, yaitu :
1) Industri dasar, yang termasuk dalam kategori ini adalah semua industri yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia (pertanian, perindustrian, dll)
2) Akitifitas penunjang, yaitu semua industri yang mendukung lancarnya kinerja industri dasar (industri baja, eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam)
3) Aktifitas pelengkap, yaitu semua jenis industri yang melengkapi dari dua jenis industri di atas, seperti penggilingan.

 IBNU HAZM
 IBNU TAIMIYAH
• Biografi Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah ini lahir di Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya bernama Abdal-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya bernama Majduddin. Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar Mazhab Hambali.
Di usianya yang masih sangat muda, Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan sejumlah mata pelajaran dalam pendidikannya seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsudin al-Maqdisi, Ibn Abi Al-Yusr, al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin abu al-Khair.
Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya (Syamsudin Al-Maqdisi) untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ibnu Taimiyah pernah ditawari Jabatan Kepala Kantor Pengadilan oleh Pemerintah namun jabatan tersebut di tolak oleh Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah menghasilkan banyak karya ilmiah (diperkirakan berjumlah 300 –500 buah karya ilmiah) yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat dan lain sebagainya. Pembahasannya mengenai prinsip-prinsip masalah ekonomi tertuang dalam beberapa buku, yakni :
- Majmu’ fatawa Syaikh al-Islam
- Al-Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam). Buku ini banyak membahas mengenai pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi.
- Al-Siyasah al Syar’iyyah fi Ishlah al Ra’I wa al Ra’iyah (Hukum Publik dan privat dalam Islam). Buku ini membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.
Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.
Ibnu Taimiyah terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal . Hingga akhirnya beliau meninggal dunia pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H)
• Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah
 MEKANISME PASAR
Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jelas mengenai pasar bebas, dimana suatu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan naik dan penawaran turun, maka harga naik, begitupun jika yang terjadi sebaliknya.
Pada masa beliau terdapat indikasi bahwa kenaikan harga yang terjadi dianggap sebagai akibat dari kedzaliman para pedagang yang mendorong terciptanya ketidaksempurnaan pasar. Namun, beliau berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak selalu benar, karena bisa saja alasan naik turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.
Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penawaran yakni produksi domestik dan impor. Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang, beliau menggunakan istilah raghbah fi al-syai yang berarti keinginan atau hasrat terhadap sesuatu yakni barang (selera). Dalam permintaan, selera merupakan salah satu faktor yang penting namun ada faktor penting lainnya terkait dengan permintaan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yakni pendapatan .
Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Ilahiyah (natural).
Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yakni :
a. Ar- Raghabah (keinginan) atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini tentu dipengaruhi oleh limpahan atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin ia diminati oleh masyarakat.
b. Jumlah orang yang meminta. Semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang.
c. Kuat atau lemahnya permintaan. Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil ayau lemah.
d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah orang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah.
e. Jenis uang yang digunakan. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (naqd ra’ij) daripada uang yang jarang dipakai.
f. Besar kecilnya biaya yang dilakukan oleh produsen (penjual). Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk produksi akan mempengaruhi harga jual barang.
g. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada dipasaran.

 MEKANISME HARGA
Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar Output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.
Meskipun penggunaan istilah ”harga yang adil” sudah ada sejak awal kehadiran Islam, tampaknya Ibnu Taimiyah merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, beliau seringkali menggunakan dua istilah, yakni:
- Kompensasi yang setara/adil (’Iwad al-Mitsl) yakni penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.
- Harga yang setara/adil (tsaman al-Mitsl) yakni nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
Beliau membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (‘iwadh al-mitsl) tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (‘iwadh al-mitsl) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Beliau menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi.
Bagi Ibnu Taimiyah, kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

 REGULASI HARGA
Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan pemerintah. Regulasi bertujuan untuk memelihara kejujuran, menegakkan keadilan dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yakni:
- Regulasi harga yang tidak adil dan cacat hukum.
- Regulasi harga yang adil dan sah menurut hukum
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga yang adil boleh dilakukan pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar (misalnya karena adanya manipulasi, penimbunan barang atau monopoli perdagangan yang menyebabkan harga-harga naik). Akan tetapi, jika naik turunnya harga suatu komoditi berjalan secara alamiah dalam kondisi yang normal, maka pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas untuk menetapkan harga pada kondisi seperti ini. Menurutnya, sebelum pemerintah menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait.

 UANG DAN KEBIJAKAN MONETER
a) Karakteristik dan Fungsi Uang
Ibnu Taimiyah menyatakan dua fungsi utama uang yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda (alat tukar).
Ibnu Taimiyah menentang segala bentuk perdagangan uang karena hal ini telah mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul).
b) Penurunan Nilai Mata Uang
Ibnu Taimiyah menentang terjadi penurunan nilai mata uang dan pencetakan uang yang sangat banyak. Beliau menyatakan bahwa, penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar dari nilai intrinsiknya dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang berharga dari masyarakat, akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta menhasilkan inflasi dan pemalsuan mata uang. Beliau menentukan bahwa biaya setiap pencetakan mata uang harus diambil dari perbendaharaan negara (Baitul mal).
c) Mata Uang yang Buruk akan Menyingkirkan Mata Uang yang baik
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaraan. Pernyataan tentang konsep ini diungkapkan Ibnu Taimiyah 300 tahun sebelum Sir Thomas Gresham (1519-1579) mengemukakan rumusannya yang terkenal sebagai Gresham’s Law.
Ibnu Taimiyah merumuskan konsep ini ketika Sultan Kamil Ayyubi (dari Bani Mamluk) memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut fulus. Berbeda dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak, pencetakan fulus relatif lebih mudah dilakukan karena tembaga lebih mudah di dapat. Sayangnya, pemerintah terlena dengan kemudahan pencetakan uang baru tersebut. Keadaan memburuk ketika Sultan Kitabagha dan Zahir Barquq mulai mencetak fulus dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai nominal melampaui kandungan tembaganya. Pada saat fulus digunakan secara luas, dirham hilang dari peredaran dan inflasi membumbung.
Jika pada awal pemerintahan Bani Mamluk satu dirham mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga, maka di zaman pemerintahan Nasir satu dirham bernilai 2/3 tembaga dan 1/3 perak. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taimiyah bahwa uang kualitas buruk (fulus) akan menendang keluar uang kualitas baik (dinar,dirham).

PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

04/19/2011

A. Produk-Produk Pembiayaan
Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut:
1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)
Tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari’ah yaitu :
a. Bai’ Al-Murabahah
Murabahah (al-ba’i bitsaman ajil) lebih dikenal sebagai Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil. Bai’ al-Murabahah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan dan lain-lain) dan kebutuhan perorangan
Syarat Bai’ al-Murabahah
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
c. Membatalkan kontrak
Skema Bai’ Al-Murabahah

1. Negosiasi dan Persyaratan

2. Akad Jual Beli

6. Bayar
5. Terima
3. Beli Barang 4. Kirim Barang &
Dokumen

b. Pembiayaan Salam
Bai’ As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
Rukun Bai’ As-Salam:
a. Muslam (Pembeli)
b. Muslam ilai (penjual)
c. Modal atau uang
d. Muslam fiih (barang)
e. Sighat atau ucapan
Syarat Bai’ as-Salam:
a. Berkaitan dengan modal transaksi bai’ as-salam, maka modal transaksinya harus diketahui dan berbentuk uang tunai serta pembayaran salam harus dilakukan di tempat kontrak.
b. Berkaitan dengan barang, maka barang
- Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- Harus bisa di identifikasi secara jelas
- Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, namun mazhab Syafi’i membolehkan penyerahan barang segera.
- Dibolehkan menentukan tanggal waktu dimasa datang untuk penyerahan barangnya.
- Tempat penyerahan barang harus disepakati pihak-pihak yang berakad.
- Tidak dibolehkan mengganti barang dengan barang lain yang berbeda. Tetapi jika barang tersebut diganti dengan barang lain yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, hal tersebut dibolehkan.
Skema Bai’ As-Salam

Skema Bai’ As-Salam Paralel

Ketentuan umum Salam :
- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 1 ton cabe merah keriting dengan harga Rp. 10.000-/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima ternyata tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab, dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua). Mekanisme seperti ini disebut dengan salam paralel.
c. Pembiayaan Istishna
Transaksi bai’ al-istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Lalu pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakatai dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur fuqaha , merupakan suatu jenis khusus dari akad bai’ as-salam. Dengan demikian, ketentuan bai’ al-istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai’ as-salam.
Istishna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
Skema Bai’ al-Istishna

Ketentuan Umum :
- Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
2. Prinsip Sewa (Ijaroh)
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Transaksi Ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada Ijaroh objek transaksinya adalah jasa.
Skema al-Ijarah

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu dalam perbankan Syariah dikenal Ijaroh Muntahhiyah Bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:
Produk pembiayaan yang didasarkan prinsip bagi hasil diantaranya adalah :
a. Pembiayaan Musyarakah
Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musyarakah (Syirkah atau Syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.
Jenis-Jenis Al-Musyarakah:
a. Musyarakah pemilikan. Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
b. Musyarakah akad, tercipta dengan adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
Syirkah akad dibagi menjadi:
- Syirkah al-’Inan
- Syirkah Muwafadhah
- Syirkah A’maal
- Syirkah Wujuh
- Syirkah al-Mudharabah

Ketentuan umum :
Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti :
• Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
• Menjalankan proyek Musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
• Memberi pinjaman kepada pihak lain.
Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
Setiap pemilik modal dapat dianggap mengakhiri kerjasama apabila; Menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia aau menjadi tidak cakap hukum
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
Skema al-Musyarakah

b. Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).
Rukun Mudharabah:
a. Ada shahibul maal (modal/nasabah)
b. Adanya mudharib (pengusaha/bank)
c. Adanya amal (usaha/pekerjaan)
d. Adanya hasil (bagi hasil/keuntungan) dana.
e. Adanya aqad (ijab-qabul)
Syarat-syarat mudharabah:
a. Modal/barang yang diserahkan ini berbentuk uang tunai
b. Modal harus diketahui dengan jelas
c. Keuntungannya harus jelas persentasenya
d. Melafazkan ijab dari pemilik modal
Jenis-jenis Mudharabah:
a. Mudharabah Muthlaqah yakni kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
b. Mudharabah Muqayyadah yakni kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dimana terdapat pembatasan atas jenis usaha, waktu atau tempat usaha.
Ketentuan umum :
• Jumlah modal yang diserahkan kepada Mudharib harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam jumlah satuan uang.
• Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara :
1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
• Hasil usaha dibagi dalam prosentase yang disetujui dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
• Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan nasabah namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
Skema Al-Mudharabah

B. Kombinasi Produk Pembiayaan
Kombinasi produk pembiayaan dilakukan sebagai proses kreativitas dari Bank Syariah dalam mengembangkan produk perbankan Syariah :
• Hawalah Wal IMBT adalah kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mentake over pembiayaan dari bank lain dengan syarat :
Penggunaan Hawalah jika untuk menutupi pokoknya saja dari Bank lain, sedangkan IMBT dilakukan dimana nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan mengindari bai al innah
• Qard Wal IMBT adalah akad kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mentake over pembiayaan dari bank lain dengan syarat. Penggunaan Qard apabila menutup bunga dan pokoknya dari Bank lain, namun harus diingat bank tidak boleh mengambil keuntungan dari aqad ini hanya boleh mendapatkan biaya administrasi (Fee Ujrah), sedangkan IMBT dilakukan dimana nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan menghindari bai al innah
• Wakalah bil Ujrah adalah kombinasi dua akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C, dimana nasabah memiliki dana yang cukup
Wakalah bil Ujrah dan Qard kombinasi tiga akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya
• Wakalah bil Ujrah dan Musyarakah kombinasi tiga akad yang yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya dan berlaku pembiayaan eksport
• Wakalah bil Ujrah dan Murabahah kombinasi tiga akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya dan berlaku pembiayaan eksport
• Mudharabah Wal Murabahah adalah kombinasi dua aqad yang dilakukan dimana peristiwa mudharabah diberikan untuk suatu institusi dan institusi tersbut meneruskannya ke anggota.Contoh Koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Zulfikar Syariah dan meneruskannya ke anggota koperasi
• Qard wal Ijarah adalah kombinasi dua aqad yang dilakukan untuk menalangi suatu pendanaan dan memberikan fasilitas sewa atas penggunaan dari manfaat tersbit
Contoh dana talangan haji untuk memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH

C. Pengembangan Produk Perbankan Syariah
Pengembangan produk perbankan syariah dipengaruhi oleh:
a) Pendekatan yang dilakukan oleh BI agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mendukung kesinambungan dan kestabilan industri perbankan syriah.
b) Pendekatan yang dilakukan oleh DSN agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan prinsip syariah.
c) Pendekatan yang dilakukan pelaku perbankan syariah agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
D. Tantangan Pembiayaan Syariah
Pengembangan pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Namun hal ini cukup dapat dimaklumi karena memang keberadaan lembaga pembiayaan syariah masih relatif baru. Beberapa tantangan tersebut adalah:
a) Secara teoritis konsep pembiayaan syariah masih lemah dalam teknis implementasinya
b) Masih relatif kecil pangsa dan volume aset
c) Terbatasnya Sumber Daya Insani yang faham ekonomi syariah
d) Paradigma Bank Konvensional masih kuat
e) Kurangnya proses sosialisasi ke masyarakat dan pejabat publik
f) Terbatasnya jumlah lembaga pembiayaan, terutama di wilayah pedesaan
E. DAFTAR PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
NAMA PRODUK SKEMA KEUANGAN
Pembiayaan Multi jasa iB (KTA iB) untuk pendidikan, pernikahan dan Kesehatan Sewa
Pembiayaan pemilikkan rumah iB (KPR iB) Fleksibel: Jual beli dengan margin, jual beli dengan pesanan, sewa beli (leasing)
Pembiayaan pemilikan mobil iB (KPM iB) Fleksibel: Jual beli dengan Margin, Sewa Beli (leasing), sewa
Kartu kredit iB Penjaminan, pinjaman uang, sewa dan perwakilan
Pembiayaan dana berputar iB Kemitraan
Pembiayaan menengah dan korporasi iB Fleksibel: Kemitraan/penyertaan modal
Pembiayaan mikro dan kecil iB Fleksibel: Kemitraan/penyertaan modal
Pembiayaan rekening koran iB Kemitraan
Pembiayaan sindikasi iB Kemitraan
Pembiayaan modal kerja iB Fleksibel: Kemitraan/penyertaan modal
Pembiayaan sewa equipment iB Sewa beli (leasing)
Pembiayaan ke sektor pertanian iB Jual beli dengan pesanan secara paralel
Pembiayaan dana talangan iB Pinjaman uang

Produk Pembiayaan dan Jasa Perbankan Syariah
No. Produk Prinsip Syariah
1 Pinjaman kebajikan dan lunak usaha mikro Al qardhul al hasan
2 Pembiayaan modal kerja Mudharabah, musyarakah
3 Pembiayaan Proyek Mudharabah, musyarakan
4 Pengadaan barang investasi (jual beli barang) Murabahah
5 Produksi agribisnis/sejenis Salam, salam paralel
6 Manufaktur, konstruksi Istishna’, istishna’ paralel
7 Penyertaan Musyarakah
8 Letter of Credit Ekspor (Pembiayaan Ekspor) Mudharabah, musyarakah, murabahah
9 Letter of Credit Impor (Pembiayaan Impor) Mudharabah, murabahah, salam, istishna’
10 Surat berharga (obligasi) Mudharabah, ijarah
11 Sewa Beli Ijarah muntahhiyah bittamlik
12 Sewa dengan opsi pemindahan hak Ijarah muntahhiyah bittamlik
13 Anjak Piutang Hiwalah
14 Transfer, inkaso, kliring Wakalah
15 Dana talangan Qardh
16 Safe deposit Wadiah, ijarah
17 Penukaran valas (bank note) Sharf
18 Gadai (jaminan) Rahn
19 Pay roll Wakalah
20 Bank garansi Kafalah
21 Letter of credit ekspor Wakalah
22 Letter of Credit impor Wakalah

Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan mudharabah meliputi perdagangan, industri, modal kerja atau investasi.
Banyak jenis usaha yang dapat dibiayai dengan musyarakah, antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain. Beberapa kegiatan usaha dalam bentuk kerja sama, yang mirip dengan pembiayaan musyarakah adalah PT, CV dan koperasi.
Bai’ al-Murabahah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan dan lain-lain) dan kebutuhan perorangan.

IMPLEMENTASI TINDAKAN STRATEGI (MANAJEMEN STRATEGI)

04/19/2011

Teknik Pembuatan Program Kerja
Untuk membuat program kerja yang baik dapat digunakan beberapa teknik yang sudah umum digunakan, terutama teknik yang dapat mengoptimalisasi sumber daya organisasi yang akan digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain :
1. Teknik Gantt chart and Gantt Milestone chart
Teknik ini diperkenalkan oleh Henry L. Gantt. Pada dasarnya pembuatan jadwal dilakukan dengan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal untuk menggambarkan kurun waktu dan sumbu vertical untuk menggambarkan jenis kegiatan dan pelaksanaan. Langkah-langkah penyusunan Gantt chart adalah:
a. Menentukan tingkat kerincian kegiatan yang akan dimasukkan pada bagan.
b. Mengidentifikasi urutan-urutan logis (dapat juga secara kronologis) kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
c. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masing-masing kegiatan.
d. Membuat konsep penjadwalan pada bagan.
e. Mendiskusikan konsep tersebut dengan orang-orang yang akan terlibat dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan.
f. Membuat bagan akhir yang lebih realistis dan telah disepakati oleh semua orang yang terlibat.
g. Melakukan revisi dan koreksi apabila perlu.
Kelebihan teknik ini adalah bahwa rencana ini dapat dibuat secara sederhana, mudah menghitung waktu dan mencantumkan dalam bagan, mudah dibaca, dan dapat langsung dipakai untuk pemantauan kegiatan. Sedangkan kekurangan teknik ini adalah bahwa cara ini terlalu sederhana jika proyeknya dianggap besar, perkiraan pencapaian kegiatan sulit dilihat, kegiatan-kegitannya sulit digambarkan, indicator-indikator pada kegiatan yang kritis sulit diketahui, hubungan antara kegiatan tidak terlihat, sulit mengecek ketepatan pelaksanaannya, tidak mencerminkan distribbusi beban dan biaya kegiatan, dan sulit diubah jika terjadi perkembangan-perkembangan baru.
Teknik Gantt Milestone chart adalah penjadwalan yang merupakan perbaikan dari Gantt chart, yaitu dengan menambahkan kejadian penting atau tonggak ukuran (Milestone). Penambahan itu adalah adanya kegiatan awal, kegiatan antara, dan kegiatan akhir. Kelebihannya kegiatan kritis dapat diperllihatkan.
2. Teknik PERT and NWP
PERT (Program Evaluation and Review Technique) adalah teknik perencanaan yang dikembangkan oleh Booz, Allen, dan Hamilton pada tahun 1958. Dalam teknik ini ada tiga hal penting yang mendasarinya, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian. NWP (Network Planning) adalah hasil dari pengembangan PERT. Kelebihan dari NWP adalah memasukkan unsur keterangan kapan suatu kegiatan dimulai dan berakhir.
3. Teknik PKT, PIP, dan APP
Teknik PKT (Pola Kerja Terpadu) adalah teknik pemecahan masalah yang dilanjutkan dengan lankah perencanaan kerja secara komprehensif yang dapat memberikan kepastian kegiatan dan tanggung jawab, baik secara individual maupun kelompok dalam pelaksaan suatu kegiatan. Proses analisisnya terdiri dari empat tahap, yaitu tahap penentuan masalah, tahap pengembangan dan penetapan sasaran, tahap pengembangan dan pemilihan alterbatif, serta tahap penyusunan rencana kerja terinci serta paket kerjanya.
Teknik PIP (Performance Improvement Planning) adalah teknik perencanaan guna menentukan strategi serta langkah-langkah kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan melalui analisis terhadap kekuatan-kekuatan pendorong dan penghambat kinerja perusahaan.
Teknik APP (Analisis Persoalan Potensial) adalah teknik yang digunakan untuk mengamankan rencana atau program yang telah disusun sedemikian rupa.

 Anggaran Manfaat anggaran bagi perusahaan antara lain adalah bahwa perusahaan memiliki rencana terpadu yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksaan kegiatan perusahaan, alat koordinasi kerja, alat pengawasan kerja, dan alat pengevaluasi kegiatan perusahaan. Perencanaan anggaran mengenal empat macam system, yaitu:
a. Sistem anggaran tradisional
System anggaran ini disusun berdasarkan jenis pengeluarannya. System ini sederhana dan cocok bagi perusahaan kecil.
b. Sistem anggaran hasil karya
System anggaran ini disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai.
c. System PPBS (Planning Programing Budgeting System)
System anggaran ini biasanya diterapkan pada perusahaan besar dan modern. Pada dasarnya system ini dibuat dengan cara menyususn anggaran berdasarkan rencana dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing organisasi.
d. System ZBB (Zero Base Budgeting) System penganggaran ini merupakan pengembangan dari PPBS yang mengacu kepada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. System ZBB menghubungkan antara proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran melalui evaluasi berbagai program yang telah dan sedang dilaksanakan bersamaan dengan rencana yang diusulkan.

2.2 Pengertian Implementasi Strategi
Implementasi Strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan.

2.3 Hubungan Implementasi Dan Perencanaan Strategi
Implementasi adalah muara dari perencanaan stategik yang dilakukan sebelumnya. Bentuk hubungan implementasi dengan perencanaan yaitu :
1. Implementasi yang baik dari perencanaan yang baik
2. Implementasi yang baik dari perencanaan yang buruk
3. Implementasi yang buruk dari perencanaan yang baik
4. Implementasi yang buruk dari perencanaan yang buruk
Berbagai kemungkinan implementasi Strategi :
 Success :
• Hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan
• Terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikan secara baik juga.
 Roulette :
• Situasi dimana strategi yang diformulasikan sesungguhnya kurang baik, akan tetapi hasil yang didapat tidaklah terlalu mengecewakan karena perusahaan mampu mengimplementasikan strateginya dengan baik.
 Trouble :
• Situasi dimana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikannya dengan baik.
 Failure :
• Merupakan hasil yang paling buruk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan.

Tabel :
Implementasi
Perencanaan Baik Buruk
Baik Success Trouble
Buruk Roulette Failure

Untuk memastikan keberhasilan, strategi harus diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan yang diimplementasikan secara hati-hati. Hal ini berarti :
a. Strategi harus diterjemahkan kedalam panduan aktifitas para anggota perusahaan.
b. Strategi dan perusahaan harus menjadi satu yang di cerminkan dalam :
1. Cara dimana perusahaan mengatur aktifitasnya
2. Para pemimpin organisasi
3. Budaya Organisasi
c. Para manager perusahaan harus menjalankan pengendalian “penentu arah” yang menghasilakan pengendalian strategis dan kemampuan untuk menyesuaikan strategis, komitmen, dan tujuan sebagai respon terhadap kondisi-kondisi masa depan yang terus bertambah
d. Organisasi harus semakin membuat komitmen yang serius untuk menjadi inovatif dan mempertimbangkan untuk membawa prosses kewirausahaan dalam perusahaan agar perusahaan dapat bertahan, tumbuh, dan makmur dalam arena bisnis global yang lebih kompetitif serta berubah pesat.

Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian SDM yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi, mekanisme kepemimpinan yang dijalankan berikut budaya perusahaan.
1. Struktur Organisasi
Dalam manajemen strategi, struktur organisasi pada hakikatnya merupakan cermin miniature organisasi. Mencakup pengertian prosese penetapan struktur peran melalui penentuan kegiatan yang harus ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi serta bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, serta pengkordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik horizontal maupun verticalPenetapan struktur organisasi sebagaimana disebutkan di atas memerlukan pemenuhan tujuh prinsip organisasi yang dinilai penting, yaitu :
a. Perumusan tujuan
b. Kesatuan arah
c. Pembagian kerja
d. Pendelegasian wewenang dan Tanggung jawab
e. Koordinasi
f. Tingkat Pengawasan
g. Rentang Manejemen

2. Kepemimpinan
Terdapat empat gaya kepemimpinan secara umum, yaitu :
a. Gaya kepemimpinan administrator
• Kurang inovatif dan terlalu kaku terhadap peraturan
• Sikapnya konservatif, dan terlihat takut untuk mengambil resiko (mencari aman)
b. Gaya kepemimpinan analitis
• Pembuatan keputusan dibuat berdasarkan pada proses analisa, terutama analisa logika
• Berorientasi pada hasil
• Rencana-rencana rinci dan jangka panjang
c. Gaya kepemimpinan asertif
• Sifatnya agresif dan mempunyai perhatian sangat besar terhadap pengendalian personal
• Lebih terbuka terhadap konflik dan kritik
d. Gaya kepemimpinan entrepreneur
• Sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan hasil akhir
• Kurang menekankan kerjasama
Tiga unsur kepemimpinan yang saling terkait :
• Tanggung Jawab
• Keputusan
• Wewenang

Syarat-syarat dalam memberikan kepemimpinan efektif :
 Pengetahuan mengenai Industri dan organisasi
- Pengetahuan yang luas mengenai industri (pasar, persaingan, produk, teknologi)
- Pengetahuan yang luas mengenai perusahaan (para pemain kunci dan apa yang membuat posisi mereka kuat, kebudayaan, sejarah, system)
 Relasi dalam perusahaan dan industri
- Relasi yang kuat dan luas dalam perusahaan dan industri
 Reputasi dan catatan rekor
- Reputasi yang cemerlang dan suatu catatan rekor yang kuat dalam sejumlah aktivitas
 Kemampuan dan keahlian
- Pikiran yang tajam (kemampuan menganalisis yang cukup kuat, pengambil keputusan yang baik, kemampuan berpikir secara strategis dan multimedis)
- Keahlian dalam berhubungan dengan orang lain (Kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan cepat, empati, kemampuan menjual, peka terhadap orang dan sifat manusia)
 Nilai-nilai pribadi
- Integritas yang tinggi (bisa menghargai semua orang dan kelompok)
 Motivasi
- Mempunyai banyak energi
- Dorongan yang kuat umtuk memimpin (kekuatan dan prestasi perlu didukung oleh rasa percaya diri)

3. Budaya Organisasi
Menurut Pearce dan Robinson, budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting (keyakinan dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini dan tindakan dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya, keberadaan kebudayaan organisasi berfungsi untuk menguatkan kemampuan organisasi. Bahkan, budaya yang kuat dalam suatu organisasi, disebutkan Peters dan Waterman (1982) sebagai kunci kesuksesan suatu organisasi. Secara internal kelembagaan, fungsi ini dilahirkan melalui proses integrasi seluruh komponen SDM organisasi, khususnya terhadap dua hal mendasar. Pertama, tentang hakikat kerja yang tengah dilakukan organisasi dan kedua, bahwa keberadaan SDM organisasi adalah dalam kerangka ‘keluarga besar atau team yang solid’. Secara eksternal, fungsi ini dimunculkan pada proses adaptasi organisasi terhadap lingkungannya. Proses adaptasi yang produktif akan menghasilkan daya saing organisasi yang signifikan bagi kelangsungan organisasi.
Pada tataran penerapan budaya organisasi, penguatan kemampuan organisasi identik dengan terwujudnya strategi induk organisasi. Karenanya, agar budaya organisasi dapat benar-benar larut dalam seluruh denyut nadi kehidupan organisasi, sangat dibutuhkan peran strategis management puncak dan peran aktif anggota (karyawan).
Maka para manager perusahaan harus menjalankan pengendalian strategis dan kemampuan untuk menyesuaikan strategi, komitmen, dan tujuan sebagai respon terhadap kondisi-kondisi masa depan.Organisasi harus semakin membuat komitmen yang serius untuk menjadi inovatif dan mempertimbangkan untuk membawa proses kewirausahaan dalam perusahaan.

2.4 Implementasi
Merencanakan pekerjaan ke mengerjakan pekerjaan adalah ssuatu yang sulit, jika tidak didukung oleh semua pihak di dalam perusahaan. Oleh karena itu semua pihak harus mempunyai andil di dalam sebuah perusahaan. Karena hal terkecil apapun akan menjadi penting bila sudah berbicara tentang kebutuhan perusahaan dan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainya, hal-hal penting yang harus dilakukan dalam implementasi strategi ke dalam sebuah perusahaan:
1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka pendek
2. Menginisasi taktik-taktik fungsional yang spesifik
3. Melakukan outsourcing atas fungsi-fungsi yang tidak penting
4. Mengomunikasikan kebijakan yang memberdayakan karyawan dalam organisasi
5. Mendesain penghargaan yang efektif
Implementasi strategi yang baik harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi saat ini. Dan sebuah perusahaan harus melakukan analisa terhadap perubahan yang terjadi agar dapat bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dalam menganalisa perubahan maka implementasi dapat di lihat dalam tiga fase :
1. Memastikan apakah perubahan social yang diperlukan sebuah strategi yang diajukan kemudian dilakukannya upaya untuk memperkenalkan perubahan tersebut.
2. Bagaimana memperoleh komitmen perubahan dengan cara yang mengidentifikasikan dasar-dasar yang akan dipakai untuk mengukur kinerja.
3. Bagaimana melakukan implementasi dengan memakai control manajemen yang menyeimbangkan tingkah laku dan keperluan teknis untuk mencapai tujuan spesifik. Hal ini memerlukan penilaian kembali atau adaptasi dari strategi awal terhadap lingkungan permintaan baru.
Setelah menganalisa perubahan dan menetapkan strategi yang tepat yang telah disesuaikan dengan tujuan perusahaan ada lima fase tindakan manajemen yang diperlukan untuk penerapan reformasi atau perubahan, menurut Judson yaitu:
1. Menganalisa dan merencanakan perubahan
2. Mengkomunikasiskan perubahan tersebut. Mengkomunikasikan perubahan strategi dapat dilakuan melalui rapat, memorandum,telepon, surat menyurat elektronik, dan papan pengumuman.
3. Memperoleh penerimaan terhadap perubahan yang diperlukan dalam tingkah laku
4. Membuat transisi awal dari kondisi tetap kepada situasi baru
5. Konsolidasi kondisi baru dan melanjutkan apa yang dapat diikutkan
A. Mengidentifikasi Tujuan Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun. Tujuan jangka pendek menerjemahkan aspirasi-aspirasi jangka panjang menjadi target tahun ini untuk dilaksanakan. Tujuan jangka pendek merupakan hasil yang spesifik dan biasanya kuantitatif yang ditetapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Tujuan-tujuan jangka pendek membantu menerapkan strategi, paling tidak dalam tiga cara:
1. Tujuan jangka pendek “mengoperasionalkan” tujuan jangka panjang karena dapat menambah cakupan dan kekhususan dalam mengidentifikasi apa yang harus diselesaikan guna mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Jika manajemen suatu perusahaan berkomitmen pada peningkatan penjualan sebesar 20 persen dalam kurun waktu lima tahun. Apa target atau tujuan spesifik dalam hal pendapatan tersebut selama setahun, bulan, atau minggu berjalan untuk menunjukkan bahwa mereka membuat kemajuan yang sesuai?
2. Pembahasan mengenai dan kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek membantu mengangkat masalah dan konflik potensial dalam suatu organisasi yang biasanya memerlukan koordinasi guna menghindari konsekuensi yang besifat disfungsional.
3. Akhirnya, tujuan-tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi dengan mengidentifikasikan hasil-hasil terukur dari rencana tindakan atau aktivitas fungsional yang dapat digunakan untuk membuat umpan balik, koreksi, dan evaluasi menjadi lebih relevan dan dapat diterima.
Tujuan jangka pendek akan lebih konsisten jika secara jelas dapat menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. Hal ini berfungsi untuk memantau efektivitas dari setiap aktivitas maupun kemajuan kolektif dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan.
Walaupun semua tujuan tahunan penting, tetapi suatu perusahaan perlu untuk menentukan beberapa tujuan untuk lebih diprioritaskan. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu strategi. Untuk menetapkan prioritas dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pemeringkatan sederhana terhadap tujuan yang dapat didasarkan pada diskusi dan negosiasi selama proses perencanaan.
Antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang harus menyerupai penurunan tujuan jangka panjang yang bersifat dasar menjadi tujuan jangka pendek yang spesifik di bidang-bidang operasi kunci. Penurunan tersebut memiliki keunggulan tambahan, yaitu menyediakan referensi yang jelas untuk komunikasi dan negosiasi yang mungkin diperlukan untuk mengintegrasi dan mengoordinasi tujuan dan aktivitas pada tingkat operasi.
Manfaat-manfaat tujuan jangka pendek dan rencana tindakan:
a. Memberikan kepada operasi suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka dalam misi perusahaan.
b. Menyediakan pengembangan dasar yang sah untuk membahas dan mengakomodasi kekhawatiran yang saling bertentangan yang dapat mengganggu efektivitas strategis.
c. Menyediakan dasar bagi kendali strategis dalam hal anggaran.
d. Peran karyawan dan kelompok dalam strategi suatu perusahaan serta terukur, realistis, dan menantang dapat menjadi motivator hebat bagi kinerja manajerial, terutama ketika tujuan dikaitkan dengan penghargaan perusahaan.
B. Menginisiasi Taktik-taktik Fungsional
Taktik fungsional adalah aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap area fungsional – pemasaran, keuangan, produksi operasi, penelitian dan pengembangan, serta manajemen sumber daya manusia – untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Taktik-taktik fungsional menerjemahkan strategi bisnis ke dalam aktivitas sehari-hari yang perlu dilaksanakan. Taktik-taktik fungsional mengklarifikasi strategi bisnis, memberikan panduan yang spesifik untuk jangka pendek bagi para manajer operasi dan karyawan dalam bidang pemasaran, operasi, dan keuangan.
 Perbedaan antara Strategi Bisnis dan Taktik Fungsional
Taktik fungsional berbeda dari strategi bisnis dalam tiga hal fundamental:
1. Rentang waktu
Dalam hal ini taktik fungsional mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan “saat ini” atau dalam waktu dekat. Strategi bisnis fokus pada postur perusahaan tiga sampai lima tahun ke depan. Rentang waktu yang lebih singkat dari taktik fungsional penting bagi keberhasilan implementasi suatu strategi bisnis karena rentang waktu tersebut memfokuskan pada perhatian para manajer fungsional terhadap apa yang perlu dilakukan saat ini untuk membuat strategi bisnis berhasil dan rentang waktu tersebut memungkinkan para manajer fungsional seperti untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang mengalami perubahan.
2. Kekhususan
Taktik fungsional lebih spesifik daripada strategi bisnis. Taktik fungsional mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas spesifik yang akan dilakukan pada masing-masing bidang fungsional dan dengan demikian memungkinkan para manajer operasi untuk memikirkan bagaimana unit mereka diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek. Kekhususan dalam taktik fungsional memberikan kontribusi keberhasilan implementasi dengan:
a. Membantu memastikan bahwa para manajer fungsional mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dapat berfokus pada pencapaian hasil.
b. Mengklarifikasikan bagaimana para manajer fungsional bermaksud untuk melaksanakan srategi bisnis, sehingga meningkatkan keyakinan dan pengetahuan mereka pada kendali atas strategi bisnis.
c. Memfasilitasi koordinasi di antara unit-unit operasi dalam perusahaan dengan mengklarifikasi bidang-bidang yang saling bergantung dan konflik potensial.

3. Peserta
Peserta adalah orang-orang yang berbeda yang berpartisipasi dalam pengembangan strategi pada tingkat fungsional dan bisnis. Manajer umum biasanya mendelegasikan pengembangan taktik fungsional kepada bawahannya yang bertanggung jawab menjalankan bidang-bidang operasi dari bisnis tersebut. Para manajer operasi tersebut harus menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang serta strategi operasi yang memberikan kontribusi pada tujuan tingkat bisnis. Melibatkan para manajer operasi dalam pengembangan taktik fungsional meningkatkan pemahaman mereka mengenai apa yang harus dilakuakn untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memberikan kontribusi pada implementasi yang berhasil. Hal ini membantu meyakinkan bahwa taktik fungsional mencerminkan realitas situasi operasi sehari-hari dan dapat meningkatkan komitmen dari para manajer operasi terhadap strategi yang dikembangkan.
C. Melakukan Outsourcing
Cara terbaik untuk menerapkan strateginya adalah dengan mempertahankan tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa fungsi sementara mencari orang dan perusahaan luar untuk melakukan aktivitas-aktivitas pendukung dan aktivitas-aktivitas utama yang penting jika orang atau perusahaan luar tersebut dapat melakukannya secara lebih efektif dan murah. Jadi, outsourcing adalah memperoleh suatu aktivitas, jasa, produk yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan dari orang atau operassi “luar” yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
Saat ini banyak wirausahawan baik di dalam maupun di luar yang beralih menggunakan bantuan tenaga kerja dari luar (outsourcing). Dan diprediksi bisnis-bisnis kecil akan terus beralih ke pihak luar bahkan ketika perekonomian menguat. Alasannya bisnis-bisnis kecil tersebut juga terus-menerus menghadapi tekanan untuk mengurangi harga sama seperti bisnis-bisnis yang lebih besar. Dan dengan menggunakan outsourcing perusahaan lebih menghemat biaya produksi tersebut.
Melakukan outsourcing atas fungsi-fungsi tidak penting yang tadinya dilakukan sendiri membebaskan sumber daya dan waktu dari karyawan-karyawan kunci untuk berkonsentrasi pada peningkatan fungsi dan aktivitas penting bagi keunggulan kompetitif utama yang menjadi dasar pembangunan strategi jangka panjang perusahaan. Dibalik manfaat yang diberikan outsourcing, outsourcing memiliki kelemahan seperti penundaan dan kegagalan dalam produksi.
D. Mengomunikasikan Kebijakan
Kebijakan merupakan alat pemberdayaan yang menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan cara memberdayakan manajer operasi beserta bawahannya. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan, mengendalikan, membuat keputusan dan tindakan operasional.
E. Penghargaan
Penghargaan menyelaraskan prioritas manajer dan karyawan dengan tujuan organisasi dan nilai pemegang saham merupakan arahan yang sangat efektif dalam implementasi strategi.

2.5 Tantangan dalam Implementasi Strategi
Tantangan kepada manajemen perubahan strategis dalam setiap organisasi atau komunitas akan dihadapi tiap-tiap langkah proses perencanaan strategis. Jika tantangan berhasil dihadapi, perencanaan strategis mungkin berhasil diimplementasikan. Empat tantangan dalam perencanaan strategis :
a. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan pada isu, keputusan, konfik, dan preferensi kebijakan dalam proses dan hierarki organisasi.
b. Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
c. Masalah structural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.
d. Masalah institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformative.

KEWIRAUSAHAAN MENURUT J.A SCHUMPETER

04/19/2011

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksikan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya.
Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat . Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian.
Sebagai pencipta pembaharuan kegiatan para pengusaha harus dibedakan dengan kegiatan seorang pemimpin perusahaan dan pemilik modal. Pemimpin perusahaan (manager) hanya memimpin kegiatan memproduksi dalam suasana struktur organisasi dan teknik memproduksi yang tidak berubah. Sedangkan para pengusaha berusaha menciptakan pembaharuan dan perbaikan atas kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah ada. Hanya apabila pemimpin perusahaan melaksanakan pula pembahruan-pembaharuan, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha yang inovatif atau entrepreneur. Begitu pula pemilik modal tidak dapat disamakan dengan pengusaha, karena pemilik modal hanya menyediakan modal sedangkan pengusaha merupakan orang yang menggunakan modal tersebut untuk menciptakan pembaharuan dalam perekonomian.
Kegiatan pengusaha perlu juga dibedakan dengan kegiatan penyelidik-penyelidik ilmiah yang secara terus menerus berusaha menemukan barang-barang yang baru atau yang lebih baik, proses produksi yang baru atau organisasi perusahaan yang lebih efisien. Penemuan yang mereka ciptakan (invention) belum merupakan pembaharuan (innovation) dalam masyarakat dan belum merupakan pula pembangunan ekonomi selama belum ada usaha untuk menggunakan penemuan tersebut dalam kegiatan untuk memproduksikan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Fungsi yang demikian dilakukan oleh para pengusaha. Dengan demikian, para penyelidik ilmiah fungsinya hanya terbatas kepada menemukan barang baru, barang yang lebih baik mutunya, proses produksi yang baru dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut merupakan pembaharuan yang potensial. Mereka memerlukan tindakan para pengusaha untuk mengumpulkan modal dan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan pembaharuan yang sebenarnya. Maka menurut pendapat Schumpeter penemuan baru, walaupun merupakan syarat yang perlu, tetapi merupakan syarat yang belum cukup untuk menciptakan pembaharuan dan pembangunan ekonomi. Pembaharuan, dan selanjutnya pembangunan ekonomi, baru tercipta apabila penemuan-penemuan baru yang terjadi digunakan oleh para pengusaha untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan di dalam perekonomian. Perubahan-perubahan yang sangat mengurangi peranan para pengusaha dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, perkembangan ekonomi akan menyebabkan kegiatan pembaharuan dan pengembangan teknologi telah menjadi peristiwa yang rutin. Tugas mengembangkan hal tersebut akan dilakukan oleh orang-orang yang khusus ditugaskan untuk melakukan hal tersebut, yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan.

Joseph Schumpeter mengemukakan pandangannya;
“Fungsi para entrepreneur adalah mengubah atau merevolusionerkan pola produksi dengan jalan memanfaatkan sebuah penemuan baru (invention) atau secara lebih umum, sebuah kemungkinan teknologikal untuk memproduksi sebuah komoditi baru, atau memproduksi sebuah komoditi lama dengan cara baru, membuka sebuah sumber suplai bahan-bahan baru, atau suatu cara penyaluran baru atau mereorganisasi sebuah industri baru”

Peranan innovator, bagi Schumpeter ditujukan kepada seorang pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa tetapi seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang baru. Baginya, pengusaha didorong oleh :
1) Keinginan untuk mendirikan bisnis swasta
2) Keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya
3) Kesenangan untuk membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar untuk menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang.
Dan untuk menjalankan fungsi ekonominya, Pengusaha memerlukan dua hal, pertama adanya pengetahuan teknologi dalam rangka memproduksi barang-barang baru dan kedua, kemampuan mengatur factor-faktor produksi dalam bentuk pinjaman modal.

Menurut Schumpeter, investasi dibedakan dalam dua golongan yakni penanaman modal outonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal outonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal modal yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan, atau keuntungan perusahaan-perusahaan. Dari kedua jenis penanaman modal tersebut, penanaman modal terpengaruh adalah yang lebih besar jumlahnya.

QARDH

04/19/2011

A. Definisi Qardh.
Kata Qardh diadopsi oleh beberapa bahasa, diantaranya: credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendakinya. Qardh merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992) yang merupakan pinjaman murni, artinya peminjam hanya berkwajiban mengembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam walaupun tidak menutup kemungkinan si peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

B. Landasan Hukum
Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Dengan demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.
a. Al-Qur’an

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”(Al-Hadid:11)

b. Al-Hadits
Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata,”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma
Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memoerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

C. Rukun dan Syarat Qardh.
Rukun dan Syarat Qardh ada empat, diantaranya:
a. Muqridh (pemberi hutang).
- Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru’ (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- Tidak adanya paksaan (Ikhtiyar), seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
b. Muqtaridh (orang yang berhutang)
orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu’amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu)
c. Muqtaradh/Ma’qud ‘Alaih (barang yang dihutang)
Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
d. Shighat ‘Ijab qabul (ucapan serah terima)
Ucapah serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.

D. Hukum Memberi Hutang
Dalam memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung kepada latar belakang dan kondisinya.
• Sunah, ecara umum member hutang itu sunah karena member hutang merupakan salah satu cara membantu orang lain.
• Wajib, ini berlaku jika oramg yang hendak berhutang berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya.
• Haram, jika orang yang member hutang yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berlaku haram juga ketika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan dharurat.

E. Aplikasi Qardh dalam LKS
Aplikasi Qardh dalam LKS, biasanya dilakukan dalam hal berikut:
1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya. Nasabah tersebut membutuhkan dana cepat dalam masa yang relative pendek.
2. Sebagai fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya.
3. Sebagai penyumbang usaha yang sangat kecil, atau untuk membantu sector social (qardh hasan).
4. Sebagai talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya naik haji .
5. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
6. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman dana itu secara cicilan melalui pemototngan gajinya.

Untuk mengetahui aplikasi akad Qarh di Bank Syariah, kami melakukan observasi/wawancara langsung ke pihak BNI Syariah cabang Fatmawati dan BRI Syariah cabang BSD. Dari hasil wawancara kami dengan pihak BNI Syariah cabang Fatmawati, dikatakan bahwa :
Qardh merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk rahn dan Hasanah card (kartu kredit).
Selain itu, Qardhul Hassan sebagai pinjaman kebaikan juga diberikan kepada karyawan atau pegawai yang kurang mampu dan membutuhkan dana cepat tetapi tidak untuk masyarakat umum. Hal ini dilakukan karena berbagai pertimbangan resiko dari pihak bank, dan meminimalisir adanya kredit macet disebabkan karena dalam qardh ini tidak ada jaminan. Selain itu, untuk menangani pembiayaan qardh dibutuhkan tim khusus dan ini tentunya membutuhkan banyak biaya dan tenaga kerja, oleh karena itulah qardhul hassan belum dipublikasikan untuk umum. Adapun pembiayaan yang disalurkan rata-rata berkisar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000, sedangkan untuk pembayaran atau cicilannya pihak bank mempunyai kebijakan melakukan pemotongan setiap bulannya terhadap gaji pegawai yang memanfaatkan fasilitas qardh ini. Besar kecilnya pembayaran cicilan tergantung kepada besarnya pembiayaan yang diberikan dan gaji utuh yang diterima oleh pegawai setiap bulannya. Pihak bank BNI Syariah cabang Fatmawati memanfaatkan dana BAZIS untuk pembiayaan qardh ini.
Sementara itu praktek akad Qardh di BRI Syariah cabang BSD hanya digunakan untuk Dana Talangan Haji. Dana talangan haji di BRI SYariah merupakan layanan pinjaman (qardh) untuk perolehan porsi pelaksanaan ibadah haji. Syarat dan ketentuan:
• Perorangan
• Usia minimal pada saat pinjaman diberikan adalah 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat jatuh tempo pinjaman usia maksimum 65 tahun.
• Membuka tabungan haji iB dengan saldo minimal Rp 2.050.000,-
• Menandatangani Surat Permohonan Pembatalan Porsi Haji yang ditujukan kepada Departemen Agama
• Menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk membatalkan Porsi Haji jika Wan Prestasi.
• Menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran pokok pinjaman.
• Biaya administrasi sesuai jangka waktu pinjaman dan dibayar di muka:
Jangka Waktu Biaya Administrasi
3, 6 dan 12 bulan Rp 150.000,-
18 dan 24 bulan Rp 250.000,-
30 dan 36 bulan Rp 300.000,-
• Upah (ujroh) pengurusan talangan haji dibayar dimuka
• Dokumen yang dilengkapi:
Dokumen (fotokopi) Pegawai Pengusaha Profesional
KTP yang masih berlaku (sumai/istri) v v V
Kartu Keluarga dan Surat Nikah v v V
Untuk pinjaman diatas Rp 60 juta:
• Slip Gaji terakhir
• Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
• NPWP
• Surat keterangan penghasilan
v
v

v

v

v
v

v

v
v

• Di BRI Syariah tidak ada agunan (jaminan) berupa Fixed Asset/Cash Collateral/Kendaraan/Barang lainnya. Namun sebagai ganti jaminan, maka:
a. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ditahan oleh Bank sampai dengan nasabah melunasi pinjaman.
b. Print Out bukti pembayaran Booking Seat ke Departemen Agama, ditahan oleh Bank sampai dengan melunasi pinjaman
c. Surat kuasa dari nasabah untuk pengurusan pembatalan porsi haji, jika nasabah Wan Prestasi
d. Surat permohonan dari nasabah yang ditujukan kepada Departemen Agama untuk pembatalan porsi Haji.
• Nasabah tidak diperkenankan mencairkan Rekening Tabungan Haji untuk menyetorkan sisa pembayaran BPIH ke Departemen Agama selama pinjaman talangan haji belum dilunasi. Dan nasabah harus menandatangani Surat Kuasa Bloki Rekening Tabungan Haji.

F. Sumber Dana Qardh
Qardh dan turunannya Qardhul hasan merupakan satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman yang sifatnya social, artinya dalam pinjaman ini tidak ada bunga (berbentuk kebajikan). Oleh karena itu, pendanaanya diambil menurut kategori berikut:
1. Qardh yang diperuntukkan bagi nasabah yang butuh dana cepat dalam jangka pendek dapat diambilkan dari modal LKS yang bersangkutan.
2. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

G. Manfaat Qardh
Manfaat Qardh banyak sekali, diantaranya:
1. Memungkinkan bagi nasabah yang butuh dana cepat dalam rangka yang relative pendek, sehingga dapat menghidupkan kembali usahanya.
2. Qardh hasan juga salah satu pembeda antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan LKK (Lembaga Keuangan Konvensional). Dalam LKS terkandung misi social oriented disamping misis komersil yang dikenal dengan hasan (profit oriented) dan itu tidak disyaratkan di dalam akad.
3. Adanya misi social kemasyarakatan akan menjadi nilai positif sehingga dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap LKS, yang pada akhirnya saling menguntungkan, serta dapat menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan LKS sebagai penyalur pembiayaan. Dari sini akan tercipta sinergi positif antara LKS dengan masyarakat.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.