perkembangan sistem informasi manajemen pada pajak

SISTEM INFORMASI  MANAJEMEN PAJAK

Sistem informasi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur untuk memproses data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada para pemakai (Indrajit, 2001; Hall, 2001; Alter, 1992). Lebih lanjut Hall (2001) dan McLeod dan Schell (2001) menglasifikasikan sistem informasi menjadi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sedangkan McLeod dan Schell (2001) menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer (computerbased information system/CBIS. CBIS terdiri dari subsistem pendukung itu yakni: sistem informasi akuntansi (SIA), sistem informasi manajemen (SIM), sistem pendukung keputuan (decision support sistem/DSS), kantor virtual (atau otomasi kantor) dan sistem berbasis pengetahuan (knowlegde-based system/expert system). Switser dan Waters (2004) mengemukakan bahwa suatu bahwa aktifitas yang dominan ( lebih dari 70%) dalam bagian perpajakan (tax department) di suatu perusahaan adalah pengumpulan dan rekonsiliasi data sehingga hanya menyisakan kurang dari 30% aktifitas untuk menganalisa dan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan direkonsiliasikan tersebut. Seharusnya perusahaan membalik keadaan tersebut sehingga mayoritas waktu staf perpajakan digunakan untuk aktifitas analisa dan pengambilan keputusan atau menciptakan suatu tax value center. Gunadi (2003) mengemukakan hubungan antara bahwa Wajib Pajak harus mempersiapkan dua kepentingan pelaporan keuangan yang berbeda, yakni laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya dijelaskan bahwa laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan proses rekonsiliasi dengan menggunakan dasar standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Tjahjono dan Husein (2000) mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai proses untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri. Proses rekonsiliasi fiskal merupakan akibat dari adanya perbedaan standar di bidang pelaporan keuangan komersial dengan perpajakan. Perbedaan standar ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada pajak fungsi perpajakan dan/atau keuangan perusahaan. Akibat lebih jauh dari kondisi ini, menurut hemat penulis adalah penting suatu perusahaan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut dengan efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal ini maka KPMG mengajukan suatu kerangka kerja (framework) untuk manajemen pajak yang mencakup : (1) tax data sensitisation atas transaksi yang terjadi untuk menangkap data perpajakan langsung pada sumbernya. (2) membangun fungsionalitas pajak ke dalam ERP ataupun sistem informasi akuntansi perusahaan (3) mengotomasikan proses dengan cara : (a) menghubungkan sistem akuntansi dengan perangkat lunak yang didesain untuk pemenuhan pelaporan perpajakan, (b) rekonsiliasi antara jumlah pajak dengan kode akun (4) mengimplementasikan manajemen pajak secara global yang memungkinkan pelacakan transaksi dan pelaporan perpajakan global. Sementara itu, merujuk Hariyono (1998), agar pelaksanaan perencanaan pajak dapat mencapai manfaat sebagaimana yang diinginkan maka perusahaan perlu (1) sistem organisasi bagian administrasi dan keuangan, dalam hal ini perusahaan yang menjadi obyek penelitian telah menetapkan satu seksi khusus yang bertugas menangani masalah perpajakan (2) sistem administrasi dan akuntansi untuk kelengkapan pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara lebih spesifik dan cenderung mengarah pada detil proses, Deloitte (2004) menawarkan suatu kerangka kerja yang disebut dengan Tax/ERP Integration Services (TEIS) yang menyatakan bahwa agar implementasi ERP berlangsung sukses dari perspektif pajak maka diperlukan profesional dengan spesialisasi di bidang pajak yang dapat memahami kebutuhan, persyaratan dan kewajiban spesifik fungsi pajak perusahaan. Kerangka ini menawarkan : (1) penyiapan cetak biru perpajakan untuk kepentingan sistem ERP (2) mengembangkan strategis pengambilan data pada level transaksional (3) mengambil laporan dengan data dan dokumen perpajakan yang tersimpan dalam sistem ERP (4) memperkuat keterkaitan dengan perangkat lunak perancanaan pajak dan penyiapan laporan pajak (5) membantu konversi data dari sistem yang telah ada ke dalam modul-modul ERP (6) memenuhi kebutuhan retensi catatan pajak elektronik (7) meningkatkan pengendalian internal yang terkait dengan aspek pajak. Selanjutnya Langdon (2004) mengutip hasil survei tentang peranan teknologi dalam modernisasi administrasi perpajakan perusahaan yang dilakukan Association for Computers and Taxation (ACT) di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa teknologi informasi telah menjadi pemicu (enabler) untuk praktik-praktik perpajakan yang lebih efisien. Lebih jauh, Langdon (2004) mengemukakan perlunya suatu pendekatan terpadu yang disebut dengan automated tax ecosystem, dimana semua dasar teknologi dalam berfungsi secara bersamaan sehingga memungkinkan fungsi pajak menangani semua layanan meliputi perencanaan, kepatuhan, dan manajemen audit. Berdasarkan berbagai uraian tentang sistem informasi dan kaitannya dengan manajemen pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya organisasi perlu memikirkan untuk mengembangkan suatu sistem informasi manajemen pajak sebagai Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 20 Juni 2009 B-42 sistem yang otonom. Dalam pandangan penulis, sistem informasi ini bukanlah subordinasi sistem informasi keuangan ataupun sistem informasi akuntansi, karena memang memang tidak sepenuhnya kedua model sistem informasi tersebut mampu menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan fungsi pajak. Namun, lebih jauh sistem informasi ini harus dapat mengakomodasikan kepentingan manajemen pajak secara luas. Secara luas dalam konteks ini adalah memenuhi baik untuk kebutuhan yang sifatnya pemenuhan kepatuhan (compliance process) beserta dengan pekerjaan klerikal yang menyertainya maupun kebutuhan yang sifat lebih memberikan nilai tambah seperti penyajian profil risiko pajak, sistem peringatan dini akan adanya risiko yang muncul serta manajemen atas tindakan pemeriksaan pajak, penagihan, keberatan dan banding. Berbagai konsep atau hasil penelitian yang telah dieksplorasi dalam tulisan ini (KPMG (2003); Swing adan Waters (2004); Gunadi (2003); Deloitte (2004)), menurut hema penulis, masih dalam tingkatan kriteria tentang bagaimana hubungan sistem informasi akuntansi dengan fungsi perpajakan dalam organisasi. Berbagai hal tersebut belum memperlihatkan adanya keterkaitan antar komponen dalam suatu sistem yang terpadu. Lebih jauh, berbagai konsep tersebut juga belum dapat menjadi panduan baik sebagai referensi dalam penyusunan suatu arsitektur sistem informasi ataupun lebih jauh lagi sebagai panduan dalam analisis sistem dalam kerangka SDLC. Untuk itu, penulis mengajukan suatu model yang diharapkan nantinya dapat diimplementasikan menjadi sistem informasi manajemen pajak yang lebih komprehensif sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan fungsi perpajakan organisasi. Model yang menurut penulis cukup memadai untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan itu adalah model Financial Information System yang dikemukan oleh McLeod (1995) sebagaimana akan penulis uraikan dalam bagian berikut ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: